Banjarmasin, KP – Dalam penyelenggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel, Bawaslu RI menemukan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan.
Catatan itu diberikan berdasarkan kejadian-kejadian di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dalam jumpa persnya di halaman kantor Bawaslu Kalsel Rabu (09/06), Ketua Bawaslu RI, Abhan menyampaikan, setidaknya ada empat poin yang menjadi catatan saat penyelenggaraan PSU.
Pertama terkait Aksesibilitas TPS. Ia menilai, masih terdapat TPS yang tidak akses bagi penyandang disabilitas.
“Bawaslu menemukan beberapa TPS yang didirikan dipermukaan yang tidak rata. Seperti di atas tanah berbatu dan permukiman/bidang yang miring. Padahal pada beberapa TPS itu terdapat penyandang disabilitas,” ucapnya.
Kemudian terkait penggunaan hak pilih. Ia mengatakan, terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman penyelenggara pemilu. Terutama KPPS di lapangan mengenai syarat administrasi dalam menggunakan hak pilih.
“Penggunaan E-KTP atau surat keterangan sebagai syarat pemilih. Pengawas pemilihan memberikan saran perbaikan kepada pemilih yang tidak membawa E-KTP untuk kembali ke rumah dan memastikan membawa dokumen tersebut untuk memilih,” pungkasnya.
“Pengawas pemilihan juga memberikan saran perbaikan untuk tidak menggunakan hak pilih bagi penduduk yang tidak terdaftar di daftar pemilih,” tambahnya.
Selanjutnya terkait protokol kesehatan (prokes). Abhan menemukan, terdapat beberapa TPS yang tidak menerapkan prokes. Misalnya ada penumpukan pemilih di salah satu TPS.
“Terdapat beberapa TPS yang tidak menyediakan bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh 37,3 derajat celcius. Ada juga TPS yang fasilitas cuci tangan berada jauh dari pintu masuk,” tukasnya.
Terakhir terkait proses pemungutan suara. Abhan menjelaskan, terdapat pemilih yang memaksa mewakili keluarganya untuk memilih.
“Yang bersangkutan memegang C-6 anggota keluarganya dan meminta menggunakan hak pilihnya dengan disaksikan secara virtualnya oleh keluarganya tersebut. Terhadap hal itu, kami menyarankan agar hak pilih tidak diberikan mengingat asas langsung dalam penyelenggaraan pemilih,” tutupnya. (Zak/K-)
Teks foto : Jumpa pers Bawaslu RI (KP/Zakiri)
Proyek Pile Slab Jembatan HKSN 1 Dijalankan Tahun ini
Banjarmasin, KP – Pengerjaan proyek Jembatan HKSN 1 dipastikan berlanjut tahun ini dengan menyambung pile slab jembatan ke arah Kuin Cerucuk.
Kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Jembatan di Dinas PUPR, Kota Banjarmasin, Thomas Sigit Mugiarto menjelaskan bahwa pelaksanaannya nanti, mungkin bakal menimbulkan sedikit gangguan kenyamanan pengguna jalan.
Maklum, pengerjaannya sendiri menyambungkan bagian tengah jembatan yang baru dibangun. Yang tentunya, akan menyeberang badan jalan yang ada di sisi kawasan Kuin Cerucuk.
“Tapi kami upayakan dengan tidak melakukan penutupan jalan. Sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat,” ucapnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, kemarin (9/6) siang.
Untuk itu. Sebelum melakukan penyambungan tersebut, pihaknya akan mengerjakan bagian pile slab di sekitar lengkungan jembatan terlebih dahulu. Yang panjangnya, sekitar 170 meter.
Sigit juga mengatakan hingga kini pengerjaan jembatan sudah sampai 35 persen.
Terpisah. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Doyo Pudjadi mengungkapkan bahwa pengerjaan proyek jembatan tahun ini sudah dilelang dan sudah ditemukan pemenangnya.
Bahkan menurutnya, sudah dilakukan rapat konstruksi. Termasuk pengeboran untuk mengukur kedalaman tiang jembatan di sejumlah bagian.
“Bagian yang banyak tiang pancangnya, itu yang dikerjakan tahun ini. Memakan anggaran sebesar Rp 22,8 miliar,” tambahnya.
Ditanya terkait bagaimana dengan proses pembebasan lahan, Doyo mengklaim bahwa lahan yang menjadi sasaran pengerjaan tahun ini sudah dibebaskan.
Seperti yang diwartakan sebelumnya. Untuk memuluskan proyek pembangunan Jembatan HKSN 1 di tahap kedua alias tahun ini.
Sedikitnya ada 46 persil lahan atau bangunan rumah yang bakal dibebaskan.
Rinciannya, 21 persil di Kawasan Kuin Cerucuk dan 25 persil di HKSN. Diketahui, anggaran yang digunakan pada pembebasan lahan tersebut sekitar Rp 33 miliar. (Zak/KPO-1)
