Martapura, KP – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) menggelar workshop satu data sektoral, di Aula Barakat Martapura, Kamis (10/6).
Dibuka Kadis Kominfostandi HM Aidil Basith. Workshop ini mengambil tema “Mari Kita Wujudkan Satu Data Kabupaten Banjar” dan diikuti seluruh perwakilan SKPD.
Satu Data Kabupaten Banjar merupakan kebijakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dapat diakses pengguna data. Dijelaskannya Basith, esensi workshop ini guna memberikan panduan kepada pengelola data masing-masing SKPD untuk melaksanakan tugasnya menginput data sektoral di aplikasi yang disiapkan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah memiliki indikator, antara lain kondisi data statistik sektoral yang merupakan acuan pengambilan kebijakan dalam pembangunan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Pentingnya memiliki data yang pasti, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bahan bagi pimpinan daerah mengambil keputusan. Keputusan akan salah apabila data salah, keputusan akan lemah apabila datanya kurang,” imbuh Basith.
Untuk itu, Basith meminta agar peserta workshop betul-betul menyimak dan memperhatikan materi yang disampaikan narasumber, sehingga bisa mengimplementasikannya untuk menginput data di SKPD masing-masing.
“Kita semua berharap, dengan kegiatan ini semua SKPD dapat menginput data secara berkala dan pada akhirnya bisa mewujudkan Satu Data Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Workshop menghadirkan narasumber Koordinator Fungsional Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Banjar Arrahman Adnani dan Analis Sistem Informasi DKISP M Ali Hanafiah.
Peserta juga diajak untuk berdiskusi terkait materi, dengan moderator Kabid Statistik dan Persandian Akhmad Syarwani. Pada workshop juga diserahkan surat keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemkab Banjar.
”Tim Pengelola yang berasal dari masing-masing SKPD ini akan melakukan pengelolaan data secara berkelanjutan, sehingga mencapai keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Akhmad Syarwani didampingi Kasi Statistik Rudi Ramadhani. (Wan/K-3)
