Dana Cadangan Pilkada Diusulkan Rp 200 Miliar

Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel menyepakati dana cadangan penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp200 miliar, dengan mempertimbangkan kebutuhan pesta demokrasi tersebut.
“Kita sepakat untuk menganggarkan Rp200 miliar yang dibagi pada tahun angagran 2022 dan 2023,” kata Wakil Ketua Pansus Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024, Imam Suprastowo kepada wartawan, Senin (26/7/2021), di Banjarmasin.
Menurut Imam Suprastowo, anggaran tersebut sengaja diusulkan untuk mengurangi beban APBD untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada serentak di Kalsel.
“Jadi pada APBD 2022 dan 2023 hanya dibebankan sebesar Rp100 miliar,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Sedangkan kekurangan anggaran penyelenggaran Pilkada akan dianggarkan pada APBD 2024, mengingat kebutuhan anggaran tersebut masih dihitung dan belum rampung.
“Karena belum ada kepastian berapa anggaran yang dibutuhkan, maka kita menyepakati seperti ini, agar dana tersedia dan tidak membebani APBD berjalan,” tegas Imam Suprastowo.
Imam Suprastowo menambahkan, usulan angka tersebut dengan berkaca pada Pilkada 2020 lalu, yang memerlukan anggaran Rp200 miliar dan pemungutan suara ulang (PSU) sebesar Rp5,4 miliar. Sedangkan untuk pengamanan sebesar Rp16 miliar yang diperuntukan bagi Polda Kalsel dan Korem 101 Antasari.
“Mungkin Pilkada 2024 akan lebih besar dari itu, karena mencakup seluruh kabupaten/kota se Kalsel, sehingga kekurangannya akan dimasukan pada APBD 2024,” jelas Ketua Komisi II DPRD Kalsel.
Yang penting, menurut Imam Suprastowo, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) telah menyatakan kesiapannya untuk penganggaran dana cadangan Pilkada.
“Ini sudah disepakati untuk menyiapkan dana cadangan Pilkada tersebut,” ujar Imam Suprastowo.
Sedangkan untuk memperkaya materi dalam Raperda tersebut, Pansus telah menjadwalkan studi komparasi ke Kabupaten Tanah Bumbu pada 29-31 Juli mendatang, mengingat Pilkada lalu di daerah tersebut cukup “panas”. (lyn/KPO-1)