Kendati Kalsel masih melakukan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove seluas 3.000 hektare secara berkelanjutan. Namun, lahan kritis yang harus kembali diperbaiki menyisakan sekitar 1.700 hektare.
BATULICIN, KP – Luas lahan kritis di Kalsel teridentifikasi mencapai 4.700 hektare lebih, sehingga pemerintah daerah disarankan untuk melakukan rehabilitasi lahan, khususnya mangrove.
“Data ini berasal dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito,” kata Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Kalsel, Ariyadi Noor.
Ariadi mengatakan, apabila diakumulasikan secara pengelolaan kelautan khusus percepatan penanganan rehabilitasi ekosistem mangrove tercatat ada sekitar 100 tahun atau 2122.
“Melalui gerakan nyata Presiden RI, Joko Widodo, sedikitnya 3.000 hektare dijadikan target realisasi dalam percepatan penanganan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan,” katanya, usai meninjau lokasi hutan mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, kemarin.
Ditambahkan, program ini sebagai tindaklanjut program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan langkah sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Kendati Kalsel masih melakukan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove seluas 3.000 hektare secara berkelanjutan. Namun, lahan kritis yang harus kembali diperbaiki menyisakan sekitar 1.700 hektare.
“Kami mendukung apabila ada pembinaan kelompok pelestari dan Pokdarwis dan Dislautkan Kalsel melakukan demontrasi plot (Demplot) program yang serupa,” tambahnya.
Dimana, dengan adanya program rehabilitasi ini setidaknya terus bersinergi untuk bekerjasama agar terbangun secara baik dan maksimal.
Menanggapi itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, selain sudah mengidentifikasi luas lahan untuk pemulihan ekosistem mangrove yang ditetapkan sebesar 4.000 hektar lebih itu. Maka, anggaran yang diperlukan juga harus benar-benar disiapkan pemerintah.
“Jadi harus ada kolaborasi, dan Alhamdulillah anggarannya tersedia tinggal pemerintah pusat melakukan apa, dan Pemprov hingga Pemkab Tanbu juga menyesuaikan dengan program sinergi,” kata politisi Partai Golkar.
Bahkan, Wakil Ketua Fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani menegaskan, agar pemerintah bisa segera melaksanakan program ini secepatnya sebagai langkah dalam percepatan pemulihan ekosistem mangrove, khususnya Tanah Bumbu.
“Program ini harus berjalan, yang akan dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat juga bisa tetap bersinergi baik pemerintah pusat ataupun daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Segumbang, Mustafinal, mengaku, bersyukur dengan adanya program rehabilitasi hutan mangrove yang diakui cukup luas hingga 4.700 hektare itu meskipun diketahui masih banyak terdapat kekuarangan dalam merealisasikannya.
“Kami menyambut program perbaikan ekosistem mangrove yang tersebar di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin dengan target 600 hektare yang harus dipulihkan,” ungkapnya.
Apabila rehabilitasi ini berhasil, maka, eko wisata mangrove menjadi perencanaan dalam sektor Pendapatan Asli Desa (PADes). Terlebih, selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dampak dari pasang air laut ke permukiman tempat tinggal hingga persawahan dapat diminimalisir.
“Selain membuatkan jalan untuk akses menuju laut dari 8 hingga 10 meter yang telah dihibahkan masyarakat. Tinggal dari pusat, Pemprov dan Pemkab untuk membantu dalam pengelolaan asetnya,” tambah Mustafinal. (lyn/K-1)
