Bawaslu sudah melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan ke beberapa desa di wilayah Kalsel agar masyarakat mengetahu apa yang boleh dan tidak dibolehkan dalam Pemilu mendatang
BANJARMASIN, KP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel memaparkan tahapan pelaksanaan Pemilu serentak pada 2024, baik Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Jadi kita sudah siap untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024,” kata Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah saat audensi bersama Komisi I DPRD Kalsel, Rabu (22/6) siang, di Banjarmasin.
Menurut Erna, Bawaslu sudah melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan ke beberapa desa di wilayah Kalsel agar masyarakat mengetahu apa yang boleh dan tidak dibolehkan dalam Pemilu mendatang.
“Kita menyampaikan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada Pemilu mendatang,” tambahnya, didampingi komisioner dan sekretariat Bawaslu Kalsel.
Selain itu, juga mengajak atau memotivasi masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan partisipasi dan melaporkan informasi kalau ada yang tidak benar.
“Karena keterlibatan masyarakt sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan Pemilu,” tegasnya, pada audensi yang dihadiri Kesbangpolinmas Kalsel.
Erna juga mengungkapkan, telah membuka pelayanan untuk pemantau Pemilu, bagi lembaga-lembaga yang ingin berpartisipasi melakukan pemantauan Pemilu, sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu yang akreditasinya dilakukan Bawaslu.
“Bawaslu siap untuk menerima berkas pendaftaran untuk menjadi pemantau yang ada di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI,” tegas Erna.
Sebelumnya, audensi ini dalam rangka menindaklanjuti surat Bawaslu Kalsel Nomor 014/KA.02/K.KS/06/2022 untuk memaparkan agenda Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 kepada Komisi I DPRD Kalsel.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias mengapresiasi kinerja Bawaslu Kalsel dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024, terutama sosialisasi kepada masyarkat.
“Karena partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ditambahkan, pengawasan Pemilu ini tidak hanya bergantung pada pemantau saja, namun juga masyarakat bisa berpartisipasi untuk melaporkan temuan di lapangan, yang disertai bukti-bukti yang konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harapkan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan aman dan lancar, serta demokratis,” ujar Rachmah. (lyn/K-3)
