Banjarmasin, KP – Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan benchmarking ke Sekretariat DPRD Kalsel, terutama menggali informasi dan masukan dari daerah.
Benchmarking adalah suatu upaya penilaian performa pada layanan yang dilakukan DPR RI dengan Sekretariat DPRD Kalsel yang dinilai lebih baik dalam rangka memperbaiki pelayanan yang diberikan selama ini.
“Kita perlu menggali informasi dan masukan, terkait tenaga ahli dan unsur pengawai lainnya di Sekretariat DPRD Kalsel,” kata Kepala Bagian Manajemen SDM Non ASN, Rukmanto, kemarin, di Banjarmasin.
Rukmanto menjelaskan, benchmarking ini salah satunya juga ialah dalam rangka mendalami pengelolaan pegawai pemerintah non-ASN (PPNASN).
“Termasuk penilaian kinerja mereka untuk merumuskan kebijakan selanjutnya,” ujar Rusmanto.
Selain itu, dalam rangka merespon wacana penghapusan tenaga non-ASN, pihak Setjen juga mendalami strategi serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Setwan DPRD.
Rusmanto berharap segala masukan dan informasi yang dihasilkan dari pertemuan ini akan menjadi langkah strategis dalam rangka memutuskan kebijakan terkait penyelenggaraan kepegawaian
Plt Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan, telah mendata untuk diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel agar dipetakan lebih komprehensif.
“Kami pun berharap ada solusi dan kebijakan terbaik kepada para pegawai non-ASN, semoga mendapat hasil yang baik, setidaknya diangkat menjadi tenaga PPPK,” kata Jaini. (lyn/KPO-1)
