BPS merilis bulan September 2022 lalu, inflasi Kalteng mencapai 1,19 persen, padahal bukan sebelumnya justru deflasi 0,50 persen. Untuk itu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalteng dalam Rapat Evaluasi mengambil sejumlah kesepakatan untuk menekan laju inflasi untuk beberapa bulan ke depan.
PALANGKA RAYA, KP — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng mengambil sejumlah langkah strategis guna kendalikan agar inflasi tidak semakin meningkat.
Langkah itu disepakati saat TPID Kalteng melakukan evaluasi pasca rilis bulanan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kondisi perekonomian di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tanggal 3 oktober 2022 lalu.
BPS merilis bulan September 2022 lalu, inflasi Kalteng mencapai 1,19 persen, padahal bukan sebelumnya justru deflasi 0,50 persen. Untuk itu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalteng dalam Rapat Evaluasi mengambil sejumlah kesepakatan untuk menekan laju inflasi untuk beberapa bulan ke depan.
Kegiatan yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Kalteng tersebut, H. Nuryakin dilaksanakan di Aula Bajakah, Komplek kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Selasa (4/10) Pagi. Sekda menegaskan, perlu beberapa langkah yang dilakukan oleh beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya, menekan inflasi
“Tentunya dalam menghadapi inflasi yang terjadi saat ini, kita akan terus melakukan sejumlah langkah seperti biasa dan kita akan melakukan yang terbaik semampu kita,” ujar Sekda.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalteng Riza Rahmadi saat oleh beberapa media setelah rapat mengatakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menghadapi inflasi diantaranya adalah melaksanakan pasar murah dan pasar penyeimbang.
“Pasar murah dan pasar penyeimbang, yang sudah kita laksanakan di beberapa titik. Kedepannya akan terus berlanjut karena memberikan dampak yang positif,” kata Riza.
Dikemukakan, rapat evaluasi tersebut diketahui bahwa berdasarkan jumlah bahan makanan yang mengalami deflasi atau penurunan harga.
Seperti untuk kota Sampit salah satunya yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah PDAM, BBM, Bahan Bakar Rumah Tangga seperti Gas LPG, serta naiknya filter rokok.
Jadi ada jumlah harga yang berada di luar kewenangan kita, seperti kenaikan BBM, yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu. Jadi kita akan melakukan skenario-skenario bagaimana kita mengambil langkah, “bagaimana inflasi bisa dibawah 7, 6 bahkan 5 persen. TPID akan melakukan langkah-langkah seperti itu.” katanya.
Selain itu untuk bahan pangan dan bahan makanan juga masih tersedia di pasar seperti biasanya, serta DKP Provinsi Kalteng juga akan terus mendukung dalam rangka menghadapi hari-hari besar keagamaan. Bahkan akan menggelontorkan 1 ton cabe merah besar, cabe rawit di kota Palangka Raya untuk menjamin ketersediaannya.
Sementara itu, terkait dengan hasil pemantauan pasar yang dilakukan beberapa waktu lalu, djelaskan untuk stok bahan pangan dan makanan di Kalteng, khususnya di Palangka Raya salah satunya dipastikan tersedia. Serta memastikan akan memastikan distribusi pangan di Kalteng berjalan dengan lancar. (drt/K-10)
