Banjarmasin,KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno berharap, agar Pemko terus meningkatkan kesejahteraan guru yang masih berstatus honorer.
Masalahnya kata Tugiatno , karena gaji yang diterima guru honorer selama ini sangatlah kecil dan jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
” Padahal gaji para guru honorer paling tidak minimal harusnya setara atau sama dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK),” kata Tugiatno. kepada {KP} Senin (12/12/2022)
Menurutnya, , hampir tiap tahun pemerintah daerah selalu menetapkan kenaikan upah, baik upah minimum provinsi (UMP) dan UMK untuk kesejahteraan para pekerja.
” Namun gaji untuk para guru honorer jarang sekali dinaikkan. Upah yang mereka terima tiap bulan kisarannya masih dibawah Rp 1 juta. Jumlah ini, tidak cukup membiayai kebutuhan hidup mereka, apalagi untuk guru honor yang sudah berkeluarga,” katanya .
Ia menilai, pemberian gaji guru honorer yang jauh dari kata cukup itu sangatlah tidak adil.
Betapa tidak tandasnya. dari satu sisi pemerintah menyatakan bahwa pengusaha atau perusahaan swasta diwajibkan untuk membayar gaji karyawan minimal setara dengan Upah Minimum UMP, sementara guru honorer digaji di bawah UMP dan UMK.
” Padahal dalam Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen sudah sangat jelas diamanahkan bahwa guru wajib mendapatkan penghasilan di atas UMP dan berhak mendapat jaminan kesejahteraan sosial lainya,” ujarnya.
Unsur pimpinan dewan dari F-PDIP ini mengungkapkan, di Kota Banjarmasin terdapat ratusan guru yang masih berstatus honorer , baik yang mengajar di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Sekolah Dasar (SD) baik berstatus sertifikasi maupun non sertifikasi dan hampir rata-rata tenaga pendidik ini sudah sarjana strata satu (SI).
Menurutnya, terkait upaya menaikkan gaji guru honorer Pemko Banjarmasin kiranya dapat mencontoh daerah lainnya yang memiliki kepedulian terhadap nasib dan upaya peningkatan kesejahteraan guru honor.
“Seperti halnya Pemko DKI Jakarta serta Gorontalo dan sejumlah daerah lainnya yang sudah memberikan gaji honorer minimal setara dengan UMP atau,” kata Yunan Chandra.
Ia mengatakan, menyusul direvisinya Perda Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pihak dewan sudah berusaha meningkatkan kesejahteraan guru honor, namun karena keterbatasan anggaran jumlah kenaikan tidak seberapa dan belum setara dengan dengan UMP .
Lebih jauh ia menilai, guru honorer memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN),.
” Harus diingat guru honorer itu juga adalah pekerja karena itu tidak layak bila mereka mendapat gaji jauh di bawah UMP atau UMK,” tutupnya. (nid/K-3)
