Banjarmasin, KP – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Agama untuk menghitung kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2023 yang diusulkan naik dari Rp39,8 juta menjadi Rp69juta.
Permintaan ini menyusul adanya pro dan kontra usulan kenaikan biaya ibadah haji yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan masyarakat.
“Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini jelas akan memberatkan calon jemaah haji, karena terlalu tinggi. Perlu berapa tahun menabung baru untuk bisa berangkat haji,” tegas Sekretaris Jendral DPP Partai Gerindra, H Ahmad Muzani, usai peringatan HUT ke-15 Partai Gerindra sekaligus Konsolidasi Daerah, Kamis (2/2/2023), di Banjarmasin.
Ahmad Muzani mengatakan, telah minta Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi agama untuk memperjuangkan biaya Rp69 juta yang diajukan pemerintah itu masih terlalu berat masih terlalu tinggi untuk calon jemaah haji pada 2023.
“Kita tidak menolak kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, namun kenaikannya tidak sampai dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” ujar anggota Komisi II DPR RI.
Meskipun demikian, Ahmad Muzani mengakui, ada kenaikan komponen biaya haji di Arab Saudi, sehingga kenaikan biaya haji tidak bisa dihindari, namun kenaikan itu jangan terlalu tinggi.
“Kenaikan biaya haji dari Rp39,8 juta ke Rp69 juta, itu terlalu tinggi. Jelas memberatkan calon jemaah haji,” tegas Ahmad Muzani.
Untuk itulah, Partai Gerindra berusaha memperjuangkan agar kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini tidak memberatkan masyarakat, dan masih dianggap wajar dan terjangkau bagi calon jemaah haji.
“Makanya kita minta dihitung kembali biaya penyelenggaraan ibadah haji, agar kenaikan wajar dan terjangkau bagi calon jemaah haji,” tambahnya, didampingi Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel, Hj Mariana.
Kendati demikian, Ahmad Muzani belum bisa memaparkan kenaikan ideal yang dimungkinkan untuk penyelenggaraan ibadah haji, karena masih dihitung komponen biaya haji.
“Ini masih dihitung dan dikaji tim, berapa biaya yang pantas untuk penyelenggaraan ibadah haji pada 2023 ini,” ujar Ahmad Muzani.
Kemudian dari perhitungan ini, akan diketahui kenaikan yang pantas dibebankan kepada calon jemaah haji, ataupun pemberian subsidi agar biayanya tidak terlalu tinggi.
“Ini yang diperjuangkan Partai Gerindra, agar masyarakat bisa menunaikan ibadah haji,” katanya. (lyn/KPO-1)
