KEPALA Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Warsita mengungkapkan, saat ini wilayah Kabupaten Banjar berada dalam status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan, sebagaimana ditetapkan di Keputusan Bupati Banjar nomor 188.45/344/KUM/2023 tanggal 1 Juli 2023 dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2023.
“Luas lahan terbakar sampai saat ini sudah mencapai 770.81 hektar,” katanya saat menjadi Pembina Apel Gabungan lingkup Pemkab Banjar, di halaman Kantor Bupati, Martapura, Senin (16/10).
Berbagai upaya pemadaman, lanjutnya, baik melalui darat dan udara dilakukan bekerja sama dengan Pemprov Kalsel dan BNPB. Wilayah Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan wilayah bandara menjadi prioritas atau Ring 1 penanganan karhutla.
“Selain itu Kecamatan Karang Intan, Martapura, Martapura Barat, Cintapuri Darussalam dan Sungai Tabuk menjadi wilayah dominan terjadinya karhutla,” ungkapnya.
Selain karhutla, tambahnya, Kabupaten Banjar juga mengalami kekeringan di beberapa wilayah dan yang dominan terjadi di 8 kecamatan.
Diantaranya Kecamatan Astambul, 11 Desa, 1563 KK, 4392 Jiwa, lalu Mataraman, 3 Desa, 870 KK, 2600 Jiwa dan Beruntung Baru, 6 Desa, 499 KK, 412 Jiwa.
“Jumlah air yang kami distribusikan mencapai 1.622.200 liter.
Upaya penanganan karhutla dan kekeringan masih terus kita lakukan dengan mengerahkan SDM dan stakeholder terkait beserta relawan 80–100 personel setiap harinya,” ungkapnya.
Warsita mengimbau seluruh elemen masyarakat bijak menggunakan api, sehingga tidak menimbulkan bencana karhutla, tidak membakar dalam pengolahan lahan dan bijak pula menggunakan air, jadi alam tetap terjaga.
Pada bagian lain Warsita menjelaskan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai tahap pra bencana, saat darurat dan pasca bencana. BPBD juga menjadi salah satu SKPD pengampu SPM Tantibum linmas bidang kebencanaan.
3 SPM yang diampu BPBD, yakni pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
“Dalam rangka memperkuat regulasi kebijakan penanggulangan bencana dalam bentuk perda, saat ini sedang kita susun Naskah Akademik Raperda Penanggulangan Bencana Karhutla yang Insya Allah tahun depan kita usulkan menjadi salah satu Raperda yang dibahas di DPRD, sekaligus menjadi implementasi atas Inpres nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan karhutla,” ungkapnya.
Pada apel gabungan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan oleh Sekda HM Hilman kepada 5 SKPD yang mendukung secara konsisten dan berkesinambungan penerapan Aplikasi SRIKANDI, berdasarkan rekap naskah keluar terbanyak, yakni Dinas Kesehatan 7.065 naskah, Sekretariat Daerah 3.136, Dinas Pendidikan 2.853, Dinas Pertanian 2.788 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.731 naskah. (adv/K-2)
.
