PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com
Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2023, terdapat 0 Desa sangat tertinggal, 143 desa tertinggal, 704 desa berkembang, 391 desa maju, dan 194 desa mandiri.
“Dilihat dari data tersebut, memang sudah tidak ada lagi Desa Sangat Tertinggal di Kalteng. Meski demikian, terus diupayakan agar daerah tertinggal tidak semakin tertinggal, tapi semakin maju dan mandiri,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo saat membuka secara resmi Asistensi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Palangka Raya, Selasa (30/1/2024).
Diungkapkannya, upaya percepatan pembangunan harus terus lakukan, khususnya meningkatkan status desa-desa yang masih tertinggal.
“Beberapa tantangan harus mampu kita hadapi, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses dan sarana infrastruktur, serta keterjangkauan wilayah,” ucap Edy.
Wagub mengakui sejalan hal tersebut, visi misi Gubernur Kalteng adalah membangun Kalteng makin Berkah. Oleh karenanya, Gubernur dan Ketua TP PKK Kalteng juga intens menggerakkan berbagai program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan perempuan ibu dan anak.
“Kami bertekad fokus mendorong percepatan pembangunan daerah, terutama sektor infrastruktur untuk aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam arti luas,” sebut Wagub.
Selain itu, Desa Tertinggal identik dengan persoalan kemiskinan, stunting, pernikahan di bawah umur, dan yang rentan adalah minimnya kesejahteraan masyarakat, khususnya akses bagi perempuan ibu dan anak”, tegasnya.
Dikesempatan itu, Edy menyatakan sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Asistensi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa PDTT RI ini.
Diharapkan bersama, pertemuan strategis ini dapat menjadi momentum untuk semakin menguatkan koordinasi dan sinergi dalam memajukan pembangunan desa, khususnya di wilayah Kalteng
Dikemukakan, salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Edy mengatakan Pemerintah Indonesia menargetkan 25 dari 62 Kabupaten Daerah Tertinggal akan terentaskan, sehingga hanya tersisa 37 daerah tertinggal pada akhir 2024. Namun, tentu diharapkan jumlah daerah tertinggal yang akan berhasil dientaskan dapat melebihi target tersebut.
Adapun dari 62 Kabupaten Daerah Tertinggal tersebut, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, sudah tidak ada satu kabupaten pun di Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk kategori Kabupaten Daerah Tertinggalm
Asistensi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dihadiri Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Sekjen Percepatan Daerah Tertinggal Mety Susanty, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah H. M. Nurdin dan lain-lain. (drt/KPO-3)
