Pendapat Para Tokoh : Betulkan Demokrasi Kalsel Hancur atau Mundur?

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Suasana lebaran dan halalbihalal para tokoh intelektual Kalsel memang beda. Nuansa Idulfitri bagi mereka bukan hanya diisi dengan penganan dan salaman, namun juga dijadikan ajang urun rembug seputar “Demokrasi Kalsel, Permasalahan dan Solusinya”.

Kegiatan yang berlangsung di Tradisi Kopi Banjarmasin pada Senin (15/04) itu dihadiri oleh aktivis, legislator, pengamat dan akademisi, antara lain Syamsul Bahri (Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Kalsel), Berry Nahdian Furqon (Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalsel), Sukhrowardi (Anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi Golkar), Noorhalis Majid (Mantan Ketua Ombudsman Perwakilan Kalsel), Subhan Syarief (Pengamat Tata Kota), 3 (Direktur Aksara Perempuan), Fathurrahman Kurnain (Akademisi ULM), Aspi (aktivis), Dadang Hawari (praktisi politik) dan Sunarti (Praktisi Media).

Dari diskusi berkonsep “up close & personal” yang dipandu moderator Rofi Zardaida, pengasuh rubrik Al Banjari Kalimantan Post tersebut, para tokoh diminta untuk memberikan pendapat dan pengakuan berdasarkan pengalaman pribadi atau lembaga seputar permasalahan mendasar tentang kondisi demokrasi Kalsel khususnya pasca Pemilu Presiden dan Pemilihan Legilatif serta tantangan menuju kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.

Di luar dugaan, demokrasi Kalsel yang selama ini terlihat adem ayem dan minim gejolak, nyatanya diklaim tengah mengalami kemunduran bahkan hancur. Benarkah ?

Menurut Syamsul Bahri, peta demokrasi perpolitikan daerah merupakan cerminan dampak dinamika politik nasional.

Pada Pemilu pertama tahun 2004 tren kefiguran dan gagasan menjadi syarat mutlak dalam menarik hati masyarakat.

Namun kemudian, sejak 2019 gejala demokrasi transaksional mulai tanpa malu menjadikan urusan logistik dan kemampuan finansial sebagai prasyarat tak tertulis dan diyakini hampir 60 persen berhasil menyingkirkan idealisme dan ketahanan mental pemilih pragmatis yang tengah terjebak kemiskinan.

Menanggapi hal itu, Subhan berharap calon pemimpin Kalsel kedepan hendaknya melakukan evaluasi diri dan menanyakan ulang motivasi dasar sebelum melenggang di panggung demokrasi.

Apakah ini untuk kekuasaan atau untuk pengabdian ? Apakah menjadi penguasa untuk menjadi (berkehidupan) nyaman atau secara sukarela bekerja untuk memaksimalkan kenyamanan masyarakat ?

Menurutnya dinamika politik Kalsel justru lebih banyak berfokus pada aksi status quo melanggengkan kekuasaan dengan cara mengeksploitasi suara masyarakat.

“Tujuan demokrasi yang awalnya untuk tujuan kesejahteraan rakyat, nyatanya berubah menjadi kesejahteraan wakil rakyat” ungkap Noorhalis Majid.

Berikut 10 kutipan pernyataan para tokoh yang diurutkan secara ranking yang menandai rusaknya demokrasi banua yang membutuhkan pemikiran bersama dan tidak dapat dibiarkan.

1. Di Kalsel strategi politik yang canggih seperti apapun tidak bisa sukses karena “uang adalah panglima”. Contohnya jika ada terjadi pertarungan antara tokoh politik, tokoh agama dan tokoh perampok. Pemenangnya adalah tokoh perampok.
2. Demokrasi adalah sistem terbaik, namun penyakit miskin & bodoh akut mengakibatkan sistem demokrasi mengalami penggerusan luar biasa dan tidak bisa berdiri tegak dan lurus
3. Rekrutmen jabatan publik titipan juga turut mencederai proses demokrasi dan kesetaraan.
4. Suara rakyat di hamba namun faktanya hanya dipakai untuk meningkatkan fasilitas kepentingan.
5. Komunikasi politik antara legislator dan senator wakil rakyat buruk. Akibatnya banyak peluang kemitraan untuk memperbaiki kehidupan rakyat tidak optimal dimanfaatkan.
6. Minimnya keterwakilan perempuan dalam demokrasi Kalsel. Jikapun akses kekuasaan ada untuk perempuan, namun karena selain mempunyai back up logistik dan keuangan juga didukung politik Dinasti.
7. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Kalsel sangat besar, namun dampaknya tidak berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sumber daya manusia.
8. Jika sudah menang, lupa pada banua.
9. Legislator atau senator hasil nama besar keluarga, sudah saatnya dipertanyakan kinerja dalam evaluasi publik.
10. Daerah agamis, namun masih permisif dalam hal money politics. (Rof/KPO-3)