BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Mewujudkan keselarasan melalui kemitraan yang sinergis, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) berupaya membangun wadah kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi
dengan pemangku kepentingan di daerah.
Hal ini, kata H Ahmad Rizani, Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik Banjarmasin diwujudkan melalui Program Fasilitasi
Kemitraan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Program Fasilitasi Kemitraan ditujukan untuk mendukung revitalisasi pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022, terutama untuk memperkuat kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) serta untuk
memfasilitasi beragam aktivitas atau kegiatan dalam rangka penguatan kolaborasi, pembinaan hubungan, serta keberlanjutan kemitraan antar-pemangku kepentingan di daerah,” katanya.
Sehingga, lanjut dia, terus
terlibat dalam ekosistem kemitraan yang sudah diinisiasi oleh konsorsium PTPPV bersama unsur pentahelix atau satuan pendidikan vokasi, Pemda, DUDI, komunitas, dan media massa di daerah.
Salah satu luaran kegiatan Program Fasilitasi Kemitraan adalah dokumen kajian
dan atau rekomendasi terkait pengembangan kemitraan daerah dimana luaran tersebut dapat dijadikan dasar kebijakan dari seluruh unsur pentahelix yang terlibat.
“Guna tercapainya program tersebut perlu dilaksanakan kegiatan Dialog Publik Kebijakan Bersama Pemangku Kepentingan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Program Fasilitasi Kemitraan tahun 2024,” ujarnya.
Dialog Publik yang digagas Poliban Banjarmasin ini berlangsung di Kayuh Baimbai Best World Kindai Hotel Banjarmasin, Selasa (16/7/2024), dihadiri mitra kerja dari Politeknik di Kalsel, Kalteng, Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, Bappeda Kabupaten/Kota dan lain-lain.
Ditambahkannya, pendidikan tidak pernah bisa untuk mengejar laju perkembangan yang terjadi di industri. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyelarasan, salah satunya adalah melakukan transformasi pendidikan vokasi agar relevan dengan industri.
“Dengan demikian, keinginan pemerintah agar seluruh lulusan SMK ataupun SMA hingga perguruan tinggi bisa terserap maksimal di dunia industri,” ucapnya.
Ditambahkannya, duduk bersama untuk mencarikan jalan solusi dialog publik ini penting agar supaya permasalahan dari hulu ke hilir.
“Karena permasalahan tenaga kerja tak hanya sekedar di dunia kerja atau Disnaker tapi panjang, mulai dari dunia pendidikan sendiri. Kita punya problem yang banyak maupun penyiapan lapangan kerjanya. Lalu, penyiapan SDM yang dibutuhkan, kemudian fasilitas serta juga regulasi,” katanya.
“Selama ini juga perlu dirundingkan apa saja yang perlu kita lakukan, pembenahan perbaikan supaya nanti kedepan itu bisa pelan-pelan untuk mengatasinya,” ucapnya lagi.
Pemangku kepentingan, pemerintah, Perguruan Tinggi, masyarakat industri dan media. “Pentahelix atau satuan pendidikan vokasi, Pemda, DUDI, komunitas, dan media massa di daerah itu kerjasama kemitraan. Tujuannya agar pemangku kepentingan tidak hanya kami perguruan tinggi yang menyuplai SDM yang nantinya akan bekerja, tetapi juga saling mendukung baik dari kebijakannya dari Pemda maupun dengan dunia industri yang nantinya akan menjadi tempat mereka bekerja mereka saling berhubungan,” tandasnya.
Justru dengan duduk bersama dan dialog itu penting agar permasalahan-permasalaha dari hulu ke hilir bisa diselesaikan. Karena persoalan tenaga kerja ini tidak hanya didunia kerja tidak dinas kerja tapi panjang.
“Mulai dari dunia pendidikan sendiri punya program yang banyak maupun penyiapan lapangan kerja dari penyiapan sumber yang dibutuhkan dari fasilitas dan sebagainya, itu merupakan permasalahan,” ucapnya.
Disamping itu, lanjut dia, regulasi yang selama ini perlu dirundingkan apa saja perlu pembenahan perbaikan supaya kedepan itu pelan2 bisa mengatasinya.
Salah solusi merekatkan dunia usaha dan dunia industri adalah program kemitraan dimana dari Kemendikbudriktek salah satu meluncurkan program merdeka belajar.
“Untuk perguruan tinggi ada merdeka belajar kampus merdeka. Salah satun programnya menjalin mitra dari praktisi mengajar masuk ke kampus memberikan pembelajaran praktis. Disamping itu juga ada program magang minimal sampai tiga semester diindustri dan itu diakui pendidikannya,” tandasnya.
Kalau selama ini atau sebelumnya tiga bulan atau empat bulan itu beberapa sks sekarang dihitung 20 sks utk satu semester.
Senada, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso mengatakan Pemeritah daerah sangat mendukung hasil dari urun rembuk ini.
“Tujuannya tak lain untuk mengoptimalkan daya saing daerah serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah,” paparnya.
Ditambahkannya, Gubernur mengapresiasi pelaksanaan dialog publik yang diinisiasi oleh Poliban dan dihadiri para pakar para nara sumber dan seluruh civitas akademika dalam rangka kemanfaatan pendidikan vokasi bagi peningkatan SDM di Kalsel.
“Semoga dalam dialog publik ini dapat dirumuskan masukan-masukan yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel,” kata Adi.
Berdasarkan catatan, jumlah lulusan SMA SMK dan perguruan tinggi di indonesia pertahunnya mencapai 3,5 juta orang. Jumlah itu tentu tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, belum ditambah dengan para pencari kerja.
Sementara dalam Dialog Publik Kebijakan Bersama Pemangku Kepentingan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Program Fasilitasi Kemitraan tahun 2024 sebagai nara sumber pertama Ahmad Saufi selaku Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Dilanjutkan pemaparan kedua oleh Dr Ir Ariadi Noor, M.Si selaku Kepala Bappeda Provinsi Kalimatan
Selatan.
Disusul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, S.Sos, MSi dan Ketua Kadin Provinsi Kalsel Hj Shinta Laksmi Dewi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, mengakui dan menyadari sesuai wewenang dan tugas pokok dinas tenaga kerja tanggung bersama menyiapkan pencari kerjaj tugas bersama
“Tugas pokok kami justru menyadari harapan ke dinas kerja khusus menangani ketenagakerjaan bisa menunstaskan segala hal. Padahal sebenarnya urusan ketenagakerjaan yang kami layani mulai mereka mau bekerja dengan menyiapkan calon-calon tenaga kerja mengikuti pelatihan,” ujarnya.
Selanjutnya, Disnakertrans Kalsel juga terus memantau setelah bekerja dengan dukungan hak mereka bekerja, perlindungan, status hubungan kerja sampai pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan mereka di tempat kerja untuk pemenuhan seperti upah pokok, hak pribadi, libur dan lain.
“Buat penduduk mencari kerja, kami ada melakukan upaya-upaya melalui program, penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Ada kegiatan pemagangan, kerjasama dengan program pelatihaj dan produktivitas balai latihan kerja provinsi Kalsel,” ucapnya.
Irfan mengakui kejuruan-kejuruan yang ada sekarang ini masih kejuruan mendasar seperti teknik otomotif, sampai bisnis managemen, karena kenyataan yang ada itulah yang masih masyakarat data usia produktif bekerja masih menengah ke bawah.
“Maka perlu perbekalan masih pelatihan bersifat dasar, dan belum bisa berkembang secara maksimal di tingkat digitalisasi walau kami mencoba sesuai perkembangan yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Provinsi Kalsel Hj Shinta Laksmi Dewi mengungkapkan sekarang ini diperlukan tenaga kerja dibidang pertanian, perkebunan, pertambangan.
“Yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana memperkuat tenaga kerja ini harus diserap dari daerah sendiri,” tandasnya.
Jadi, kata Shinta, perlu penguatan sektor usaha dan harus didorong melalui satu regulasi yang kuat dengan vokasi memberikan peningkatan kualitas keahlian para lulusan.
“Terkadang tidak melihat basic pendidikannya, yang penting skillnya. Contohnya driver dan truck mereka bukan lulusan SMA, bahkan lulusan SD,” tegasnya. (ful/KPO-3)
foto
