Sidang Perkara OTT di PUPR, Saksi Sekda Pemprov Kalsel tak Mengetahui Adanya Fee Proyek

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Sebanyak enam orang saksi, salah satunya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Roy Rizali Anwar dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dua terdakwa Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas PUPR Kalsel

Sidang lanjutan yang memasuki pembuktian dengan menghadirkan para saksi tersebut berlangsung, Kamis (16/1/2025) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dipimpin hakim Cahyono Riza Adrianto.

Selain Sekda, pejabat Pemprov Kalsel lainnya yang juga dihadirikan sebagai saksi, yaitu Andri Fadli selaku Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

Sekda Roy hadir dipersidangan mengenakan pakaian batik. Dirinya sambil menenteng sebuah map berwarna kuning berisi berkas-berkas. Saksi lainnya dari unsur swasta adalah Siswanto Hadi, Triyulianto, K Ramadhan, dan David Sakti Wibowo.

Dipersidangan, majelis hakim yang diketuai Cahyono Riza Adrianto SH MH awalnya menanyakan kondisi kesehatan kedua terdakwa dan dijawab “sehat” oleh Andi dan Sugeng.

“Sidang hari ini agendanya pemeriksaan saksi,” kata Hakim Cahyono membuka persidangan.

Diawal, Hakim juga melontarkan pertanyaan kepada Roy Rizali apakah mengenali kedua terdakwa dan terkait hubungan pekerjaan, dan dijawab oleh Sekda Kalsel tidak mengetahui.

Pada intinya ketika ditanya soal fee proyek, Roy secara tegas menyatakan tidak mengetahui hal itu.

Begitu juga soal lelang yang dilakukan pihak PUPR juga tidak diketahui secara jelas karena itu memang wewenang dinas terkait.

Dipersidangan, Sekda Kalsel secara umum ditanya terkait tugasnya sebagai Pembina Kepegawaian dan terkait mekanisme lelang proyek di lingkungan Pemprov Kalsel, khususnya PUPR.

Selain dua orang itu, KPK juga menangkap Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya PUPR Kalsel sekaligus PPK Yulianti Erlynah.

Kemudian Agustya Febry Andrean selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, dan Ahmad dari swasta.

Keduanya oleh JPU KPK di dakwa melakukan pemberian atau gratifikasi kepada pejabat di lingkungan PUPR Kalsel dengan nilai Rp1 miliar yang pemberian dilakukan terdakwa kepada Yulianti atas perintah kepala Dinas PUPR Kalsel.

Jumlah tersebut, ujar JPU, terkait dengan adanyta tiga proyek pembangunan yang dikerjakan oleh kedua terdakwa.

Tiga proyek yang terkait dengan OTT KPK salah satunya pembangunan Gedung Samsat Terpadu di Jalan Ahmad Yani Km 17, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Anggaran yang digelontorkan Pemprov Kalsel untuk pembangunan sebesar Rp22.268.020.250, dikerjakan oleh PT Haryadi Indo Utama (HIU).

Dua proyek lain yaitu pembangunan lapangan sepak bola yang berada di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel sebesar Rp23.248.949.136 dengan pelaksana PT Wismani Kharya Mandiri (WKM).

Lalu, pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalsel dengan biaya Rp9.178.205.930 dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (CV.BBB).

JPU menyebutkan kalau pemberian tersebut di lakukan kedua terdakwa di salah satu rumah makan di Banjarbaru kepada Yulianti.

Keduanya oleh JPU di dakwa kesatu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Kedua didakwa melanggar pasal 13 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. (hid/KPO-3)