Rantau, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin pertama mengawali Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gabungan Kecamatan Bakarangan dan Tapin Tengah untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026. Rabu (12/3/2025) bertempat Pendopo Kecamatan Bakarangan.
Musrenbang Gabungan Dua Kecamatan secara resmi ini dibuka oleh Plh Bupati Tapin, Dr. Sufiansyah.
Turut hadir Kepala Bappelitbang Meidy Haris Prayoga, Anggota DPRD Tapin H. Ikhwanudin Husin dan Yusfianor, Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Zainal Abidin, serta para camat dan kepala desa dari kedua kecamatan.
Dalam sambutannya, Dr. Sufiansyah menyampiakan bahwa Musrenbang merupakan proses penting dalam penyusunan anggaran daerah dan sudah menjadi agenda rutin tahunan wajib dilaksanakan.
“Ini adalah forum strategis dan agenda rutin tahunan dalam rangka untuk menjaring aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengetahui kebutuhan nyata di kecamatan dan desa agar pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri.
“Tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Maka, kita harus benar-benar memilih program yang prioritas dan berdampak besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Dr. Sufiansyah juga menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin harus selaras dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah daerah akan menampung semua aspirasi ini dan mempertimbangkannya dalam penyusunan APBD 2026.
“Dengan adanya Musrenbang ini, pemerintah berharap pembangunan daerah bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat,” tutup Dr. Sufiansyah.
Anggota DPRD Tapin, H. Ikhwanudin Husin, menyambut baik pelaksanaan Musrenbang ini. Menurutnya, forum ini menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang efektif.
“Musrenbang ini sangat penting karena semua usulan akan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah daerah dan DPRD. Tapi kita juga harus realistis, karena keterbatasan anggaran. Jangan sampai ada program yang dipaksakan sehingga membebani keuangan daerah di tahun berikutnya,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa perencanaan harus mempertimbangkan kesinambungan anggaran agar tidak sampai menimbulkan tunggakan kepada pihak ketiga.
Dalam Musrenbang kali ini, mayoritas usulan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur. Beberapa permintaan utama yang diajukan antara lain, Perbaikan jalan dan jembatan, Pembangunan drainase dan rehabilitasi sungai, Pengaman tebing untuk mencegah longsor, Perbaikan ruang kelas untuk TK, SD, dan SMP serta bedah rumah. (abd/K-6)
