Banjarmasin, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin di bawah duet kepemimpinan Wali Kota H. Muhammad Yamin HR dan Wakil Wali Kota Hj Ananda tidak ingin menyia-nyiakan waktu.
Hari ini, memasuki hari ke-62 masa kerja duet Yamin – Ananda, Pemko menggelar rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran triwulan I Tahun Anggaran 2025, Rabu (23/4), di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Hj. Ananda dan dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut menjadi refleksi awal dari 100 hari program kerja pemerintahan yang baru berjalan dua bulan lebih.
“Ulun ingin mengingatkan, dari 22 program prioritas Ananda-Yamin, ada sembilan program yang masuk ke dalam 100 hari kerja. Dan sembilan ini bukan cuma slogan. Ini kerja nyata yang sudah punya ‘leading sector’-nya masing-masing di SKPD,” ujar Ananda dengan nada tegas.
Ananda, tidak segan menyebut sejumlah contoh konkret. Salah satunya, terkait persoalan penertiban reklame bermasalah dan terkait manusia silver. “Misalnya reklame, itu SKPD-nya jelas. Ada Dinas PUPR, Dinas Perizinan, Satpol PP. Ini harus sinkron. Jangan baru lapor seminggu sebelum turun ke lapangan. Kalau begawi, begawilah dari awal. Koordinasi harus kuat,” kata Ananda.
Bagi dirinya, sinergi adalah kunci. Ia menegaskan bahwa realisasi program dalam 100 hari kerja bukan hanya urusan pimpinan. “Ulun minta tolong, ini program bukan hanya urusan Wali Kota. Jangan sampai Pa Wali kerja sendiri, tapi dinasnya lambat merespons. Ini perlu gotong royong,” jelasnya.
Usai rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, memaparkan kondisi serapan anggaran hingga akhir triwulan I. Dari 27 SKPD yang dievaluasi, didapati mayoritas dinilai telah menunjukkan kinerja memadai.
“Rata-rata SKPD sudah mencapai lebih dari 20 persen, sesuai arahan Pak Wali. Bahkan ada yang sudah di atas 100 persen. Tapi kami juga mencatat ada enam SKPD yang capaiannya masih di bawah,” ungkap Ikhsan.
Menurutnya, ada beberapa alasan utama rendahnya serapan anggaran di sejumlah dinas. “Kendala utamanya ternyata pada penyiapan dokumen kegiatan, perubahan kebijakan, dan juga faktor eksternal seperti penyesuaian program dengan kementerian. Jadi, bukan semata-mata kelambanan internal,” tekan dia.
Namun, Ikhsan juga mencatat bahwa sejumlah SKPD menunjukkan kinerja luar biasa. “Bagi yang capaian anggarannya tinggi, kami minta penjelasan juga. Ini penting untuk dijadikan contoh bagi SKPD lain yang masih tertinggal,” tutup Ikhsan Budiman.( MEDCENBJM/K-3)
