BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan berbagai Kementerian/Lembaga secara virtual, yang diselenggarakan pada Rabu, (14/05) dengan kegiatan berpusat di Graha Pengayoman.
Kegiatan penting ini menjadi momentum strategis dalam membangun kolaborasi jangka panjang antar instansi pemerintah guna memperkuat sinergi di berbagai bidang, sekaligus mendukung percepatan tercapainya visi besar nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Turut hadir dari Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan tersebut, yaitu Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta Tim Kerja Humas dan TI Kanwil Kemenkum Kalsel.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah konkret dalam membangun kerja sama berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar penandatanganan, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama antar Kementerian dan Lembaga untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan secara resmi nota kesepahaman oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, bersama 20 mitra dari berbagai Kementerian dan Lembaga.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan optimisme atas kolaborasi ini.
“Saya yakin, melalui kerja sama ini, kita dapat bersama-sama mendorong Indonesia menuju kemajuan yang kita cita-citakan pada tahun 2045,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Hukum saat ini tengah melakukan transformasi digital sebagai upaya mempermudah pelayanan publik yang semakin modern dan efisien.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman.
”Penandatanganan nota kesepahaman ini memperkuat komitmen kami di daerah untuk terus bersinergi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, serta mendukung arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara Kementerian Hukum dan berbagai instansi pemerintah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta percepatan transformasi layanan publik di bidang hukum, serta kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.(KPO-1)
