PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com.- Kondisi fiskal yang kian menurun akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah perlu bekerja lebih cermat dan inovatif.
“Ini menjadi tantangan pembangunan ekonomi Kalteng, ke depan diprediksi semakin berat,” ungkap Plt.Sekda Kalteng Leonar S.Ampung, di Palangka Raya, Selasa (14/10/2025).
Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada 2025, kemudian meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, hingga 7,3 persen pada 2029.
Target ini ditetapkan agar Kalteng berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
“Persoalannya, kapasitas fiskal tiap-tiap daerah dan kegiatan ekonomi yang menjadi basis pajak daerah tidaklah sama,” ujar Leonard, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi wilayah setempat, di Aula Bapperida.
Meski begitu, Leonard mengajak seluruh pihak untuk bersikap realistis dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki daerah.
“Kita mengoptimalkan modal yang kita miliki, APBD provinsi/kabupaten/kota dan Dana Desa serta APBN yang disalurkan melalui instansi vertikal, yang totalnya mencapai Rp33,9 triliun apabila digabungkan,” tuturnya.
Menurut Leonard, belanja pemerintah (government expenditure) menjadi modal penting yang masih bisa dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Walau jumlahnya terbatas, anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal melalui disiplin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi.
Rakor ini digelar untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menyusun langkah konkret berbasis sembilan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.
Sembilan langkah itu meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan investasi (PMA dan PNBP), percepatan proyek infrastruktur daerah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sesuai potensi daerah, peningkatan output industri manufaktur, serta kemudahan perizinan usaha.
Rakor juga menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Agenda dihadiri Koordinator Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) yang diketuai Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Kalteng, bersama Kepala Bappeda dan Bagian Ekonomi masing-masing daerah. (drt/ist/KPO-4).
