Amuntai, KP – Pencapaian pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) selama tahun 2025 menunjukan memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengacu pada indikator Misi Kesatu RPJMD.
Hal itu sebagaimana jawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, belum lama tadi yang disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) HSU Hero Setiawan.
Mewakili Bupati HSU H. Sahrujani, Wabup menyampaiakan Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Ahmad Al Gifari, S.A.P., serta dihadiri Wakil Ketua DPRD H. Mawardi, S.H., M.M., para anggota DPRD HSU, Sekretaris Daerah Kabupaten HSU H. Adi Lesmana, unsur Forkopimda, serta jajaran Kepala SKPD di lingkungan Pemkab HSU.
Pada Tahun 2025, Pemkab HSU berhasil menunjukkan capaian positif, di antaranya menjaga stabilitas ekonomi makro, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kemandirian desa, melampaui target pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan Indeks Desa. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa berbagai program pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi pertanyaan fraksi mengenai penyebab terjadinya surplus anggaran dan rendahnya serapan belanja APBD Tahun Anggaran 2025, Pemkab HSU menjelaskan bahwa surplus anggaran lebih banyak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu penyesuaian kebijakan efisiensi belanja serta pergeseran fokus sejumlah SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis sehingga beberapa program dan kegiatan mengalami penjadwalan ulang.
Selain itu, rendahnya serapan anggaran pada beberapa SKPD juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara alokasi belanja gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah ASN yang tersedia, sehingga berdampak pada realisasi belanja daerah.
Menjawab pertanyaan fraksi mengenai indikator keberhasilan Pemkab HSU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa capaian tersebut mengacu pada indikator Misi Kesatu RPJMD.
Di akhir penyampaiannya, Wabup juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada DPRD, pemerintah pusat, dan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
Dokumen tersebut disusun sesuai standar akuntabilitas pemerintah dan memuat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta posisi keuangan daerah sebagai bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (nov/K-6)
