BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) kembali menggelar Diseminasi hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2026, di Aula Kayuh Baimbai, Senin (26/1/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, dan dihadiri Kepala Bappeda Litbang Ahmad Syauqi, jajaran tim peneliti, narasumber, akademisi, pemerhati lingkungan, serta perwakilan SKPD teknis terkait.
Diseminasi ini menjadi wadah untuk memastikan setiap kebijakan publik yang dirumuskan pemerintah daerah benar-benar berbasis data dan menyentuh persoalan riil di masyarakat.
Dalam forum tersebut, para narasumber memaparkan hasil kajian beserta rekomendasi tindak lanjut yang telah disusun sepanjang tahun 2025, sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Sekda Ikhsan Budiman menegaskan, percepatan pembangunan saat ini tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan fisik, melainkan harus ditopang oleh riset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, hasil Kelitbangan harus mampu menjadi instrumen penting bagi SKPD dalam meminimalisir risiko kebijakan sekaligus meningkatkan efektivitas program kerja.
“Kita ingin hasil Kelitbangan benar-benar dapat digunakan, bukan hanya sebagai uraian dokumen, sebab kita sering kali kuat di perencanaan, tetapi lemah dalam pemanfaatan hasil kajian,” ujarnya.
Dalam arahannya, Ikhsan menekankan tiga poin utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni hasil kelitbangan wajib dijadikan rujukan nyata dalam perumusan kebijakan, sinergi antara Bappeda Litbang, perangkat daerah, dan akademisi harus terus diperkuat, serta perlunya pemetaan rekomendasi mana yang bisa segera diimplementasikan dan mana yang memerlukan penguatan regulasi.
Ia juga menyebut sejumlah isu strategis yang menjadi fokus kajian, di antaranya pemerataan fasilitas pendidikan, penataan kawasan kumuh berdasarkan kondisi sosiologis masyarakat bantaran sungai, serta kajian indeks Kota Layak Huni di Banjarmasin.
“Saya berharap melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah memiliki kesadaran bahwa riset adalah alat bantu pengambilan keputusan, bukan sekadar kewajiban administratif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Ahmad Syauqi menambahkan, seluruh kajian yang dihasilkan harus berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Diseminasi ini bertujuan agar hasil kelitbangan benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh SKPD dan pemangku kepentingan, sehingga bisa masuk dalam program kegiatan tahun berjalan maupun 2027 mendatang sebagai bagian dari visi misi Wali Kota Banjarmasin,” jelasnya.
Salah satu narasumber, Dr M Rahmatullah, memaparkan dari sisi pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan jumlah rombongan belajar akibat pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan sarana prasarana.
“Ditambah lagi dengan dampak sistem zonasi yang memengaruhi daya tampung sekolah, ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memetakan kebutuhan fasilitas hingga ke level sekolah,” ungkapnya.
Di sisi lain, akademisi pascasarjana ULM, Indra Agung, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan kondisi sosiologis masyarakat dalam keberhasilan penataan kawasan kumuh.
Ia menilai, pendekatan sosial masih kerap terabaikan meski pemerintah sudah cukup masif melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah kota.
“Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan kuat antara intervensi pemerintah dan kondisi sosiologis masyarakat, infrastruktur sudah berjalan, tetapi ke depan kebijakan harus lebih tajam menyentuh aspek sosial agar hasilnya lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui kajian tersebut, pemerintah diharapkan mulai merancang program pembangunan yang lebih berbasis karakter, budaya, dan pola hidup masyarakat, khususnya di kawasan bantaran sungai.
Diseminasi ini sekaligus menjadi ruang refleksi bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur dari banyaknya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan nyata warga.
Dengan berbasis riset dan data yang kuat, Pemerintah Kota Banjarmasin optimistis pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok kota. (nug/KPO-3)
