BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr H Supian HK SH MH, menemui massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menyampaikan aspirasi di Gedung Paripurna “Rumah Banjar”, Jumat (13/3/2026) sore.
Aksi yang berlangsung di tengah bulan Ramadan tersebut berjalan tertib dan kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kalsel. Dalam aksi itu, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan Ketua DPRD Kalsel yang didampingi anggota dewan, Habib Hamid Bahasyim dan Ahmad Sarwani. Sementara itu, Kapolda Kalsel beserta jajaran turut memantau dan mengamankan jalannya aksi.
Setelah berdialog di halaman kantor, perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk ke Gedung Paripurna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPRD Kalsel.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Di antaranya mendesak Kapolri melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia serta mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan perizinan nelayan di wilayah Kotabaru yang dinilai masih berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas melaut. Mereka meminta adanya evaluasi regulasi agar lebih memudahkan nelayan.
Tidak hanya itu, massa aksi juga meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal, memberantas praktik mafia tanah, serta menghentikan berbagai bentuk pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Supian HK mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Ia menilai berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa juga menjadi perhatian DPRD Kalsel.
“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel juga menerima dan menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan melalui dialog dengan DPR RI di Senayan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dari daerah. (nau/KPO-1)
