BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi menegaskan, arah pembangunan daerah saat ini difokuskan pada penyelarasan program pemerintah pusat dengan prioritas daerah.
Langkah ini dinilai krusial agar kebijakan yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan.
Menurut Syauqi, pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja secara parsial. Seluruh program harus mengacu pada agenda besar nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
“Kalau tidak disinkronkan, dampaknya tidak akan maksimal, jadi semua harus sejalan, dari pusat sampai daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti program pemberian makanan bergizi gratis sebagai salah satu langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut dinilai bukan sekadar bantuan, tetapi investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.
Di tingkat kota, Banjarmasin saat ini menjalankan sedikitnya 22 program prioritas yang menjadi fokus pembangunan. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus mempercepat capaian pembangunan di berbagai sektor.
Namun di balik itu, Syauqi tidak menutup mata terhadap persoalan klasik yang masih membayangi. Pengelolaan sampah dan penanganan banjir menjadi dua isu utama yang terus dikejar penyelesaiannya oleh pemerintah kota.
“Penanganan banjir melalui normalisasi sungai sudah kita tetapkan sebagai prioritas sampai 2027, ini pekerjaan besar yang harus konsisten dijalankan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah lingkungan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta keterlibatan semua pihak agar hasilnya benar-benar terasa.
Selain itu, Syauqi juga menekankan pentingnya pencapaian standar pelayanan minimum di setiap sektor. Menurutnya, pembangunan yang baik harus diukur dari kualitas layanan yang diterima masyarakat, bukan hanya dari banyaknya proyek yang dijalankan.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa pemerintah tetap dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Meski demikian, kebijakan efisiensi tidak boleh berdampak pada perlambatan ekonomi daerah, sehingga kegiatan berskala besar yang melibatkan banyak pihak masih tetap dilaksanakan di hotel sebagai bagian dari upaya menjaga perputaran ekonomi lokal. (nug/KPO-4)
Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi. (Kalimanta post.com/nugie).
