BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah guna mengatasi persoalan lingkungan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di salah satu rumah makan di Banjarmasin, Jumat (22/5/2026).
Menurut Ilham Nor, regulasi terkait pengelolaan sampah sebenarnya telah memberikan dasar yang cukup jelas, mulai dari upaya pengurangan hingga penanganan sampah. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih belum berjalan maksimal.
“Perda ini sejatinya sudah memberikan landasan yang jelas, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah. Namun implementasinya di lapangan masih belum optimal karena minimnya komitmen dan konsistensi dari para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia menyoroti masih rendahnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berdampak pada terus meningkatnya volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan seperti Banjarmasin.
Karena itu, Ilham menilai pola pengelolaan sampah lama yang hanya berfokus pada pembuangan akhir sudah tidak lagi relevan diterapkan saat ini. Menurutnya, pengelolaan sampah harus mulai diarahkan pada pengurangan dari sumbernya.
“Perlu perubahan paradigma menuju pengelolaan yang berbasis pengurangan dari sumbernya. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Ilham Nor juga menghadirkan perwakilan SPPI selaku pengelola Dapur MBG di Banjarmasin. Kehadiran pihak tersebut diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi dalam pengelolaan limbah dapur dan sampah organik secara lebih terintegrasi.
Turut hadir dalam kegiatan itu Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah (Perumda PAL), Endani, yang memaparkan sejumlah tantangan pengelolaan air limbah di Kota Banjarmasin.
Menurut Endani, layanan pengelolaan limbah domestik saat ini masih belum mampu menjangkau seluruh wilayah kota. Akibatnya, sebagian masyarakat masih menggunakan sistem pembuangan tradisional yang berpotensi mencemari lingkungan.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dwi Naniek Muhariyani, menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan regulasi teknis terkait pengelolaan lingkungan.
“Kami sepakat bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat serta dukungan kebijakan yang konsisten agar pengelolaan sampah dan limbah di Banjarmasin bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami pentingnya pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Banjarmasin.(nau/K-5)
