BALANGAN, Kalimantanpost.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 resmi disepakati dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Balangan Hj Lindawati didampingi Waket I dan Waket II dan dihadiri Wakil Bupati Balangan H Akhmad Fauzi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati mengatakan, persetujuan tersebut diberikan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menuntaskan pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
“DPRD mengapresiasi atas kinerja Pemkab Balangan yang mampu merealisasikan pendapatan daerah hingga 108,56 persen dari target yang telah ditetapkan” ujarnya.
“Kami (DPRD, red) juga mengapresiasi Pemkab Balangan berhasil meraih predikat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kategori Sangat Tinggi serta menjadi peringkat pertama di Kalsel,” tambahnya.
Meski menyetujui Raperda tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun kebijakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wabup Balangan H Akhmad Fauzi mengapresiasi pimpinan serta seluruh anggota DPRD Balangan atas kerja sama, dukungan, serta berbagai masukan konstruktif selama proses pembahasan Raperda.
“Atas nama Pemkab Balangan, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses pembahasan Raperda ini,” katanya.
“Sinergi yang terjalin dengan baik menjadi modal penting untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskannya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tetap terjaga.
Kemudian Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan terus terjaga untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan di Kabupaten Balangan. (jnd/KPO-4).
