Banjarbaru, KP – Pemerintah Kota Banjarbaru menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 untuk pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (26/5/2026).
Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Inspektur Kota Banjarbaru serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjarbaru menandatangani berita acara serah terima sekaligus menerima dokumen LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan LHP tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan dengan baik. Pemerintah daerah juga diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar semakin efektif dan akuntabel.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI yang telah menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan independen.
“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Lisa, capaian opini bukan menjadi tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan.
“Capaian opini bukanlah tujuan akhir, namun yang terpenting adalah bagaimana seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan demi meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.
Dengan demikian, setiap anggaran daerah yang digunakan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Banjarbaru yang berkelanjutan. (Dev/K-5)
