BARABAI, Kalimantanpost.com – Meski terus mencatat berbagai kemajuan pelayanan, RSUD H Damanhuri Barabai masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari komunikasi antara tenaga medis dengan pasien, pengaturan ruang perawatan ibu dan bayi, hingga penyesuaian fasilitas dengan pengembangan layanan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar sebagai wadah evaluasi pelayanan rumah sakit, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri Sekda HST M Yani, Ketua Komisi I DPRD Yazid Fahmi, Erwin Zaky Silalahi, dan berbagai unsur lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HST, Yajid Fahmi mengatakan, DPRD mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih RSUD H Damanhuri dan terus memberikan dukungan anggaran demi peningkatan pelayanan kesehatan. Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian manajemen rumah sakit.
Salah satu yang disorot adalah komunikasi antara dokter dengan pasien. Menurut Yajid, masih ada masyarakat yang mengeluhkan minimnya penjelasan mengenai diagnosis maupun perkiraan lama menjalani rawat inap sehingga informasi yang diterima pasien dan keluarga belum optimal.
Selain itu, ia juga menyoroti penempatan ruang perawatan ibu pascamelahirkan yang masih berjauhan dengan ruang perawatan bayi. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan keluarga, sehingga diharapkan ke depan kedua layanan tersebut dapat ditempatkan lebih berdekatan.
Yajid juga mengingatkan pentingnya konsistensi terhadap masterplan pengembangan rumah sakit agar pembangunan lebih terarah dan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.
Di sisi lain, ia meminta pengadaan peralatan medis baru selalu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan layanan.
Ia turut menyinggung kebijakan terbaru BPJS Kesehatan mengenai jadwal kontrol rawat jalan yang dinilai masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Menurutnya, pasien sering kali kesulitan menyesuaikan waktu kontrol sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga perlu dicarikan solusi terbaik tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Yajid juga menyebut manajemen RSUD H Damanhuri perlu melakukan penyegaran ASN yang sudah terlalu lama bertugas namun dinilai tidak berdampak positif.
“Apalagi yang cenderung bermasalah, mungkin ini perlu menjadi atensi dari pihak manajemen RSUD H Damanhuri Barabai,” ungkapnya
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur RSUD H Damanhuri Barabai, Nanda Sujud Andi Yudha Utama, menegaskan seluruh kebijakan rumah sakit berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mengenai letak ruang nifas dan ruang perawatan bayi yang masih berjauhan, Nanda mengakui hal tersebut memang menjadi pekerjaan rumah rumah sakit. Ia menjelaskan dalam grand design pengembangan RSUD H Damanhuri telah direncanakan kawasan khusus ibu dan anak.
Namun, pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap karena kondisi riil rumah sakit yang saat ini memiliki tingkat hunian pasien cukup tinggi sehingga beberapa rencana penataan ruang harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
Ia juga sependapat bahwa pengembangan fasilitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, RSUD H Damanhuri terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kesehatan agar mampu mengoperasikan berbagai layanan dan peralatan baru secara optimal.
“Jangan sampai memiliki peralatan yang canggih tetapi tidak didukung SDM yang memadai. Pengembangan SDM selama ini terus kami lakukan agar sejalan dengan perkembangan layanan rumah sakit,” ujarnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, berbagai masukan dari DPRD dan pemangku kepentingan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelayanan RSUD H Damanhuri sehingga kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten HST terus meningkat. (adv/ary/KPO-4)
