Banjarbaru, KP – Pembangunan fasilitas sekolah rakyat (SR) di Kalimantan Selatan (Kalsel) belum mencapai 100 persen.
Targetnya bulan Juli ini sudah rampung sehingga bisa mengikuti MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah) sama dengan sekolah umum lainnya.
Sebelum pelaksanaan MPLS, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi dan penilaian 3 SR di Kalsel yang terletak di Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu.
Bisa tidaknya MPLS mengikuti jadwal sekolah umum menyesuaikan hasil verifikasi tersebut.
“Saat ini proses penilaian dari kemensos apakah MPLS bisa dilaksanakan sesuai rencana tanggal 14 Juli atau dimundurkan tergantung hasil penilaian itu,” jelas Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel, M. Fahranie melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abbasmay, Kamis (9/7).
Menurutnya, selain memproses penilaian pihak kemensos juga sedang merampungkan penerimaan gurut dan tenaga kependidikan.
Saat ini sedang tahap masa sanggah sebelum pengumuman peserta yang dinyatakan lulus.
Penerimaan tersebut meliputi kepala sekolah, guru, sekuriti, pengasuh, dan sumber daya manusia terkait lainnya.
“Nanti pengumumannya dari pihak kemensos.
Sementara belum lengkap apabila belajar mengajar berjalan maka menggunakan sistem guru tamu.
Guru yang ada di kabupaten kota digunakan untuk mengajar sebagai guru sementara,” ujar Rahmady.
Menurutnya, dari tiga lokasi SR tersedia semua jenjang sekolah. Mulai SD, SMP, dan SMA. Kuota masing-masing jenjang berjumlah 90 orang. Dari kuota tersebut hanya jenjang SD yang masih kekurangan.
Terisi 50 persen.
Sementara SMP dan SMA terisi penuh. “Jenjang SD terisi 50 persenanan. Kenapa kurang mungkin karena banyak orang tua belum memahami SR.
Yang kedua sekolah menggunakan boarding menginap dan tinggal di sana. Sehingga banyak orang tua khawatir karena siswa SD kan masih muda sekali,” tuturnya.
Ia menambahkan, siswa SR seluruhnya tidak kena biaya.
Semua ditanggung oleh pemerintah. Bahkan mendapatkan uang saku. “Tempat tinggal, makan minum, seragam sekolah dan perlengkapan ditanggung pemerintah dan mendapat uang saku,” bebernya.
Pemenuhan peserta didik SR diprioritaskan domisili setempat. Jika kekurangan maka boleh menerima dari kabupaten kota terdekat.
SR di Banjarbaru misalnya prioritas untuk warga Banjarbaru.
“Rata-rata untuk SMP dan SMA sudah penuh untuk peserta didik domisili sesuai tempat SR,” pungkasnya. (mns/K-2)
