Banjarbaru, KP – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/7/).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menjadi forum untuk menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam mengawal program prioritas pembangunan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Sirajoni meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan setiap kebijakan, perencanaan, hingga penganggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional agar pembangunan daerah berjalan searah dengan agenda pembangunan nasional.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Banjarbaru. Menurutnya, infrastruktur merupakan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain membahas program pembangunan, Sirajoni juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, terutama dalam menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait integritas pengelolaan anggaran daerah.
“Prinsip utama dalam pemerintahan adalah berbuat kebenaran dan membelanjakan anggaran secara jujur. Para pejabat diminta agar tidak ragu atau takut bertindak asalkan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Menurut Sirajoni, setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya adalah penataan parkir seiring meningkatnya jumlah kafe dan pusat kuliner yang mulai berdampak pada keterbatasan lahan parkir serta kelancaran arus lalu lintas.
Ia meminta koordinasi lebih intensif dengan Dinas Perhubungan untuk menata sistem parkir sekaligus memastikan pengelolaan retribusi berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan baru.
Selain itu, Sirajoni turut menyoroti antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
“Perlu koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan guna menata lalu lintas dan memastikan penarikan retribusi parkir berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru. Selain itu, fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU telah menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum akibat antrean BBM,” ujarnya.
Persoalan tingginya harga elpiji di tingkat masyarakat juga menjadi perhatian. Berdasarkan laporan yang diterima, harga jual elpiji mencapai sekitar Rp50 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp18.500.
Menanggapi kondisi tersebut, Sirajoni menginstruksikan Dinas Perindustrian untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna menelusuri rantai distribusi elpiji di Kota Banjarbaru.
“Dinas Perindustrian diminta segera melakukan inspeksi mendadak dan memeriksa rantai distribusi LPG di Kota Banjarbaru. Langkah ini krusial untuk mencegah dampak lanjutan terhadap inflasi dan perekonomian masyarakat luas,” katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari terwujudnya pemerintahan yang responsif, berintegritas, dan mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat secara cepat, tepat, serta terkoordinasi. (Dev/K-5)
