Hanif menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mencegah karhutla semakin meluas, selain masyarakat, unit-unit usaha serta aparatur sipil negara (ASN), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga perlu dikerahkan secara maksimal.
BANJARBARU, KP – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan Hanif Faisol Nurofiq turun langsung ke lokasi untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Kota Banjarbaru, Selasa (18/8/2026).
Hanif ikut berjibaku memadamkan api di kawasan Peramuan, Landasan Ulin, serta Pengayuan, Liang Anggang. Dengan sigap, ia memimpin upaya pemadaman hingga kobaran api di sejumlah titik berhasil dilumpuhkan. Namun, api masih ditemukan di beberapa lokasi lainnya.
Menurut Hanif, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak bisa dilakukan secara parsial maupun sektoral. Dibutuhkan gerakan bersama dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari masyarakat, pemerintah hingga dunia usaha.
“Kondisi wilayah yang rawan kebakaran membutuhkan penanganan terpadu dengan membagi titik-titik pemadaman dan membentuk pengamanan secara bersama-sama,” kata Hanif.
Ia meminta Pemprov Kalsel mempercepat berbagai langkah penanganan yang selama ini telah dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Ini enggak bisa parsial penanganannya, enggak bisa sektoral. Ini harus semesta. Harus semuanya bergerak,” tegasnya.
Hanif menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mencegah karhutla semakin meluas. Selain masyarakat, unit-unit usaha serta aparatur sipil negara (ASN), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga perlu dikerahkan secara maksimal.
Ia mengingatkan agar kebakaran lahan yang masih terus terjadi tidak dianggap sepele. Berdasarkan dokumen akademik BMKG yang dirujuknya, kondisi cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
“Jangan anggap remeh. Ini apinya terus terjadi dan sesuai dengan dokumen akademik BMKG, ini baru akan turun di bulan November,” ujarnya.
Barometer Pengelolaan Sampah
Sebelum Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Republik Indonesia (RI), Hanif Faisol Nurofiq mendorong Kota Banjarmasin menjadi barometer dalam pengelolaan sampah yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan.
Menurut Hanif membangun budaya mengelola sampah dengan baik tentunya tidak mudah bagi Kota Banjarmasin yang berada di wilayah dengan banyaknya sungai.
Maka perlu kerja keras dari pemerintah daerah agar penanganan sampah dengan menumbuhkan tata kelola sampah yang bagus.
Hal tersebut disampaikan Hanif saat menghadiri kegiatan World Cleanup Day di General Building Lecture Theatre ULM, Banjarmasin, Selasa (18/8/2026) siang.
“Banjarmasin berada di wilayah sungai sehingga penanganan sampahnya tidak sesederhana di darat. Maka tentu perlu kerja keras pak sekda dan pak wali dalam menumbuhkan kembangkan tata kelola sampah yang bagus,” kata Hanif.
Hanif menyebutkan jika penanganan sampah di Kota Banjarmasin bisa berhasil dilakukan secara serius. Tentunya ia berharap bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk ikut terpacu.
“Kalau Banjarmasin bisa mustinya di daerah lain bisa karena tidak serumit Banjarmasin,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjadi kampus percontohan dalam pengelolaan sampah secara mandiri hingga 100 persen.
Tentunya dalam hal ini harus terus diinisiasi pemerintah daerah untuk menjadikan ULM yang mampu mengelola sampah 100 persen tersebut.
“Menjadikan ULM yang mungkin satu-satunya yang pertama bisa kelola sampah 100 persen, ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ichrome Muftezar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin saat ini sedang menyiapkan tujuh regulasi terkait penanganan sampah. Terdiri mulai dari hulu, tengah hingga hilir.
“Salah satunya pengelolaan sampah skala kawasan. Termasuk kawasan pendidikan yang sejalan dengan kegiatan World Cleanup Day dan pertama kali dilaksanakan di ULM,” kata Tezar.
Pemko Banjarmasin juga lanjut Tezar, siap mendukung ULM dalam mengelola sampah secara mandiri 100 persen.
Adapun tujuh regulasi pengelolaan sampah yang disiapkan menyasar pada sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka), dapur SPPG, catering, agen Reduce, Reuse, Recycle (3R) hingga bank sampah dan lainnya.
“Tentu ini perlu dukungan semua pihak karena pemerintah kota tidak mungkin berjalan sendiri,” pungkasnya. (mns/Ham/K-1)
