Banjarmasin, KP – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel menolak merekomendasikan bakal calon mantan koruptor untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.
Hal ini sesuai arahan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto kepada DPD se Indonesia, yang menolak pengusungan calon kepala daerah mantan koruptor, karena memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.
“Jadi PDIP tidak akan merekomendasikan, jika ada bakal calon yang berniat maju namun mantan koruptor, dan hal ini menjadi syarat utama mendapatkan rekomendasi partai,’’ kata Sekretaris DPD PDIP Kalsel, M Syaripuddin kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Bahkan, diharapkan akan lebih banyak kader PDIP yang berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah di banua ini, bahkan bisa memenangkan Pilkada yang dilaksanakan serentak tahun depan.
“Kita berharap akan lebih banyak kader yang menang dan terpilih,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel ini.
Menurut Syaripuddin, seorang calon pemimpin harus memiliki rekam jejak yang jelas dan bersih dari korupsi, agar mendapat dukungan dan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
“PDIP mengharapkan calon pemimpin yang memiliki track record bagus, untuk direkomendasikan sebagai calon kepala daerah,’’ tambah Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin.
Lebih lanjut diungkapkan, hingga saat ini belum ada kader PDIP di Kalsel yang terindikasi terlibat kasus pidana korupsi, yang ingin maju pada Pilkada mendatang.
“Proses rekomendasi untuk menentukan nama-nama yang diusung pada Pilkada 2020 masih berproses DPP,’’ ujarnya.
Sedangkan untuk kader partai lainnya yang ingin maju di daerah, dimana PDIP tidak memiliki jumlah kursi yang cukup, pihaknya mengarahkan setiap kader untuk terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya agar bisa berkoalisi maju mengusung bakal calon.
“Diperkirakan Januari 2020, akan diumumkan dukungan PDIP untuk maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada mendatang,’’ ungkapnya. (lyn/K-7)
