BANJARMASIN, KP – Di tengah maraknya pasar modern, Pemko Banjarmasin menjanjikan akan terus memperjuangkan revitalisasi pemeliharaan pasar tradisional secara bertahap. Salah satunya selain mengalokasikan anggaran dalam APBD, tapi juga dengan memperjuangkan meminta bantuan dana dari pemerintah pusat.
Masalahnya, karena APBD Kota Banjarmasin sangat terbatas sehingga untuk membenahi pasar tradisional yang sebagian besar cukup memprihatinkan mau tidak mau dibutuhkan dana dari pemerintah pusat seperti melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dalam APBD tahun ini pemeliharaan pasar memang dianggarkan mengalami kenaikan sekitar Rp 2 miliar, dibanding tahun – tahun sebelumnya yang hanya dianggarkan sekitar Rp 200 juta, “ kata Kepala Bidang Pasar Disprindag Kota Banjarmasin, Ichrom M Tezar.
Kepada KP Jumat (10/1) kemarin, Tezar mengemukakan, anggaran dialokasikan itu diprogram untuk direvalitasi atau pemeliharaan sejumlah pasar, diantaranya Pasar Telawang, Pasar Baru dan pemeliharaan Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari.
Disebutkan, dari beberapa pasar diprogramkan dilakukan pemeliharaan paling cukup besar Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari sekitar Rp 1,3 miliar.Anggaran ini dialokasikan untuk perbaikan jalan dan drainase di pasat tersebut, bukan perbaikan fisik bangunan karena pasar Sentra Antara pengelolaannya masih menjadi tanggungjawab pihak investor, ujarnya.
Secara terpisah anggpta komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Abdul Gais menyatakan, apresiasinya serta dukungan terkait terus diprogramkannya pemeliharaan dan rebitalisasi pasar milik Pemko Banjarmasin tersebut.
Dia mengemukakan, terkait program tersebut baik Pemko Banjarmasin dan pihak dewan harusnya sama-sama meningkatkan koordinasi kepada pemerintah pusat dalam kerangka memperjuangkan peningkatan DAK.
Menurut Abdul Gais , bantuan pemerintah pusat bersumber dari DAK sangatlah dibutuhkan karena masih banyak pasar trasidional di kota ini belum tertantangi dengan baik. Apalagi Pemko Banjarmasin sudah menrencanakan merevitalisasi Pasar Lama, Pasar Sudimampir dan Pasar Baru yang hingga kini masih belum terealisasi, ujarnya.
Terkait rencana itu lanjut Abdul Gais, tentunya Pemko Banjarmasin tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat atau dari pihak Pemerintah Provinsi Kalsel.
Mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin ini mengakui, dalam dua tahun terakhir pemerintah pusat mengucurkan DAK kepada Pemko Banjarmasin untuk merevitalisasi pasar diantaranya Pasar Gedang, Pasar Jahri, Pasar Pekauman dan Pasar Tungging , namun nilainya relatif kecil dan hanya sekitar Rp 1 miliar.
Abdul Gais mengemukakan, program pembangunan perbaikan atau revitalisasi pasar sudah menjadi target pemerintah dan merupakan salah satu visi-misi atau program nawa cita Presiden Joko Widodo dalam upaya untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sejak tahun 2015 lalu menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan setiap tahunnya merencanakan merivitalisasi 1.000 pasar rakyat di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran Rp 1,4 triliun.
Ia mengemukakan harapannya, agar pemelihraan atau revitalisasi pasar rakyat itu diprioritaskan atau diutamakan untuk pasar yang memang membutuhkan perbaikan, apalagi jika pasar rakyat yang direvisi itu belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Revitalisasi difokuskan pada 4 aspek jelas Abdul Gais, yaitu meliputi revitalisasi bangunan , sebagai upaya perbaikan dan peningkatan fisik pasar agar lebih bersih, sehat dan nyaman dan tertata dengan baik.
“Jelasnya melalui program pemeliharaan revitalisasi pasar ini para pengelola dan pedagang dapat mengikuti standar operasional prosedur pelayanan dan pengelolaan pasar menuju arah yang lebih profesional,“ tandas Abdul Gais.
Lebih jauh ia mengemukakan, pasar rakyat merupakan sarana perdagangan dan titik distribusi yang strategis dalam mengawal harga dan menjaga inflasi. Bahkan bukan hanya itu pasar rakyat merupakan sebagai perwujudan revitalisasi sosial. (nid/K-5)
