Tujuan dari pembangunan daerah tidak lain untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap potensi daerah perlu terus digali.
BANJARMASIN, KP – DPRD Kota Banjarmasin berharap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tahun 2020 ini mampu terealisasi 100 persen sesuai target diinginkan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD.
Kepada KP, Sabtu (1/2/2020), Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono SE mengatakan, untuk mencapai peningkatan PAD Pemko tentunya dituntut harus melakukan berbagai upaya intesifikasi dan ekstensifikasi.
Diantaranya, kata Bambang Yanto, dengan dukungan dewan membuat produk hukum berkenaan dengan tarif pungutan atau retribusi, pendataan potensi pendapatan daerah dan memperhitungkan revune sharing atas penerimaan pusat yang masih menjadi hak daerah.
Dikatakan, tujuan dari pembangunan daerah adalah tidak lain untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap potensi daerah perlu terus digali dalam kerangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
Ia juga menilai, peningkatan PAD merupakan salah indikator untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. “Masalahnya, karena besarnya kontribusi PAD dalam APBD seluruh penyelenggaraan pembangunan dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik,’’ ujarnya.
Dikemukakan, APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp1.731.285.301.143. Seluruh APBD itu bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp367 miliar atau meningkat dibanding PAD tahun 2019 lalu yang ditetapkan sebesar Rp297 miliar.
Selain PAD, sumber penerimaan lainnya dari dana perimbangan yang ditargetkan Rp1.070.439.346.000, sedangkan lain-lain sumber pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp293.626.928.553.
Dalam postur APBD ini Belanja Daerah diproyeksikan Rp2.066.777.302.763 atau mengalami defisit sekitar Rp114 miliar. Meliputi Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp1.363.527.198.749, sedangkan Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp702.250.104.014.
“Jika dihitung, maka proyeksi kebutuhan Belanja Langsung mencapai sekitar 65 persen dari total APBD tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun lebih,’’ kata Bambang Yanto.
Dijelaskannya, Belanja Langsung adalah merupakan alokasi anggaran yang hasilnya dan manfaatnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena diprogramkan untuk membiayai perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik lainnya.
“Sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah digunakan diantaranya untuk membayar gaji atau belanja pegawai, belanja subsidi dan untuk bantuan sosial,’’ ujarnya.
Wakil ketua komisi membidangi masalah keuangan ini menyatakan optimisnya, dengan adanya peningkatan cukup drastis terhadap alokasi anggaran belanja langsung diharapkan membawa dampak positif dalam kerangka mempercepat ketinggalan pembangunan infrastur, maupun dalam upaya peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan, agar dalam merealisasikan belanja langsung haruslah ditangani dan diselesaikan secara cermat dengan lebih mengutamakan skala prioritas. Menyadari urgensi tersebut maka seluruh SOPD selaku pengguna anggaran harus berusaha mencermati dengan menginventarisir berbagai permasalahan dalam pengalokasian setiap kebutuhan belanja daerah.
Terutama, kata Bambang Yanto melanjutkan, untuk meminimalisir penyediaan anggaran untuk kebutuhan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Seperti diantaranya untuk membayar gaji pegawai yang selama ini menyedot sekitar 60 hingga 70 persen dari total seluruh anggaran setiap tahunnya,’’ demikian kata Bambang Yanto. (nid/K-5)
