Sidang Korupsi Alkes RSUD Ulin Saksi Sebut Diskon Alkes Ditentukan Kantor Pusat

Banjarmasin, KP – Sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Ulin Daerah (RSUD) Banjarmasin kembali digelar, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Senin (03/02/2020) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

Joni Liem manager Cabang Surabaya PT Mensa yang ditampilkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) di RSUD Ulin mengakui untuk menentukan diskon kepada pembeli alat kesehatan itu ditentukan oleh kantor pusat di Jakarta.

PT Mensa selaku distributor alkes seperti yang dibeli PT Buana sebagai pemenang lelang pengadaan alkes di rumah sakit tersebut, pihaknya hanya memberikan surat dukungan alat yang akan dibeli.

“Jadi perusahaan kami selaku distributor alat yang akan dibeli tersebut selalu mendukung bila ada perusahaan kontraktor yang akan membeli dengan mengeluarkan surat dukungan,’’katanya pada sidang lanjutan terdakwa Misrani yang didakwaan melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut saksi, pihaknya memberikan surat dukungan, karena pemenang lelang yang berdomisili di Surabaya tersebut memintanya, alat yang akan dibeli tersebut sebagai alat untuk operasi penyakit mata katarak.

Peralatan yang dibeli, menurut saksi, dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Purjana tersebut, masalah surat dukungan tersebut tentunya tidak diketahui oleh cabang Banjarmasin, begitu juga pihak rumah sakit tidak pernah datang ke cabang Surabaya.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendakwa kalau yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2015.

Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alat kesehatan, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp3,1 miliar lebih dari anggaran Rp12,8 miliar.

Terdakwa oleh JPU didakwa melanggar pasal 2 jo serta pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwaan subsidair di patok pasal 3 jo serta pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)