Banjarbaru, KP – Penanganan banjir di seluruh kabupaten/kota di Kalsel akan melibatkan semua organisasi terkait. Terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) II, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta dinas teknis di kabupaten/kota.
“Kita bersama-sama akan mencari tau apa permasalahan di lapangan. Kita ingin mencari informasi awal apa penyebabnya banjir, kondisinya seperti apa, bantuan seperti apa yang diperlukan, dan apakah memang kondisi ini sudah biasa terjadi atau memang siklus tahunan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Roy mengakui bahwa BWSK telah memberikan beberapa usulan penanganan banjir dengan menggunakan alokasi anggaran yang cukup besar, namun anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan sistem kontrak tahun jama.
“Penanganan banjir di Barabai, Kabupaten HST informasinya tahun ini dialokasikan anggaran Rp30 Miliar. Kemudian, direncanakan untuk penyelesaiannya dan dibangunan beberapa kanal (saluran) itu kurang lebih Rp350 miliar,” katanya.
Penanganan banjir di Kabupaten Tabalong, melalui pembangunan Bendungan Jaro, masih dalam tahap kajian. Rencananya, pada tahun 2020 ini, akan dilakukan pembebeasan lahan lebih dulu, sehingga pada tahun 2021 bangunan konstruksi akan diusulkan kepada BWSK.
“Bendungan Jaro masih dalam tahap kajian kita, desainnya masih kita selesaikan. Pertengahan tahun 2020 diketahui berapa alokasi anggaran pembangunan bendungan tersebut,” ucapnya.(mns/KPO-1)
