Calon Perseorangan Terancam Kena Sanksi

BANJARMASIN, KP – Syarat untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bagi calon pasangan perorangan (independen) lebih berat. Mereka tidak bisa sembarangan mengumpulkan KTP yang dijadikan salah satu syarat untuk mendaftar. Salah salah, jika lalai maka bisa mendapat sanksi.

Ketua KPU Kota Banjarmasin, Gusti Makmur mengatakan, para calon independen kali ini dituntut harus lebih selektif dalam pengumpulan KTP. Sebab, jika dalam tahapan verifikasi ditemukan KTP yang tidak valid, maka yang bersangkutan wajib mengganti 2 kali lipat dari jumlah tersebut.

“Misal ada 60 KTP yang diketahui, misal orang domisilinya di luar daerah, meninggal, atau ada KTP Polisi, TNI, PNS, anggota Bawaslu, maupun KPU maka KTP yang tidak valid itu harus 2 kali lipat diganti. Itu repotnya,’’ ujar Gusti Makmur kepada awak media, Selasa (29/10).

Kendati demikian, Gusti Makmur enggan menyebut hal itu sebagai sanksi. Sebab, menurutnya, itu sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.

Ia lebih suka menyebut aturan itu sebagai warning kepada calon independen agar lebih berhati-hati dan serius dalam pengumpulan KTP. “Untuk syarat independen kan harus bisa mengumpulkan 38 ribu KTP. Kalau itu gampang saja, cuma harus lebih hati-hati,’’ imbuhnya.

Selain itu, dalam PKPU juga diatur bahwa pendaftar independen harus melampirkan formulir B1KWK. B1KWK ini harus disertakan di setiap lembar KTP, sebagai bukti dukungan dari pemilik KTP yang bersangkutan.

Berita Lainnya
1 dari 1.786
Loading...

“Jadi kalau KTP-nya 38 ribu, B1KWK-nya juga segitu. Kalau B1KWK ini bisa didapat di KPU,’’ jelasnya.

Gusti Makmur mengakui, bahwa aturan yang baru Pilkada kali ini memang lebih ribet ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, mengaku jika sempat ada salah seorang yang datang ke kantor KPU, dan mengeluhkan adanya aturan penyertaan B 1 KWK untuk setiap KTP.

“Ada yang sempat datang ke anggota saya. Katanya dulu tidak pakai B 1 KWK. Tapi mau bagaimana lagi aturannya sudah begitu,’’ beber Gusti.

Gusti Makmur melanjutkan, untuk proses yang saat ini dilakukan KPU, pihaknya masih melakukan berbagai persiapan. Salah satunya melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil) Banjarmasin terkait data pemilih.

“Untuk sementara kami masih memakai DPT yang dulu, yang berjumlah 447.085 DPT. Tapi tidak menutup kemungkinan angka itu nanti berubah, seiring update terakhir. Akan bisa saja ada yang sudah meninggal atau pemilih yang umurnya sudah genap,’’ katanya.

Kemudian, KPU Banjarmasin juga bakal melaksanakan launching pada 14 November mendatang di Siring Menara Pandang, Jalan Piere Tendean. Launching tersebut, ujar Gusti Makmur, sebagai penanda dimulainya tahapan pra Pilkada 2020. (vin/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya