Penangangan PMKS Butuh Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat

BANJARMASIN, KP – Anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, DR (HC) Yunan Chandra mengatakan, butuh partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan masalah sosial di kota ini.

“Karena permasalahan sosial saat ini sangat beragam dan kompleks, sehingga dalam menyelesaikannya tidak hanya semata tanggung jawab pemerintah, tapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,’’ ujarnya.

Kepada KP, Rabu (23/10), Yunan Chandra menyatakan keprihatinnya, kecendrungan semakin bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Banjarmasin.

Seperti ujarnya, soal adanya pekerja seks komersial yang berkeliaran, gelandangan dan pengemis, hingga berbagai penyandang masalah sosial lainnya. Yunan Chandra mengatakan, salah satu penyebab permasalahan sosial adalah umumnya karena faktor ekonomi atau kemiskinan.

Anggota dewan satu-satunya dari Partai Nasdem ini mengatakan, dari seluruh pendudukan Kota Banjarmasin yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 750 ribu jiwa, sekitar 6 hingga 7 persen diprediksi sebagai penyandang masalah sosial kesejahteraan sosial (PMKS).

Menurutnya, partisipasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam penangan PMKS dibutuhkan, mengingat baik APBD Kota Banjarmasin maupun bantuan pemerintah pusat melalui APBN untuk menuntaskan masalah tersebut dirasakan masih sangat terbatas.

Berita Lainnya
1 dari 1.746
Loading...

“Sementara pada sisi lain pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini Pemko Banjarmasin menyediakan lapangan pekerjaan baru secara layak,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, guna mengatasi minimnya ketersediaan lapangan kerja ini, Pemko Banjarmasin harus membuka seluasnya-luasnya terhadap dunia usaha dan investor untuk menanamakan investasinya di kota ini.

Menurutnya, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 sudah memberikan jaminan khususnya terhadap pembukaan izin usaha untuk di sektor mikro. Dalam Perpres ini, ujarnya, pelaku usaha mikro akan bisa membuka usaha dengan gratis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan seperti aspek kelayakan.

Langkah dan kebijakan lain yang harus ditempuh dalam mengatasi penanganan PMKS, kata Yunan Chandra, Pemko Banjarmasin harusnya membuat sejumlah program yang sifatnya strategis.

Ditegaskan Yunan Chandra, peranan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangatlah dituntut memiliki tanggung jawab dalam kerangka mengatasi berbagai permasalahan sosial dan kemiskinan di daerahnya masing-masing.

“Selain itu dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat di kota ini,’’ demikian Yunan Chandra. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya