Batulicin, KP – Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Narni mengatakan, selama ini perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah lebih terfokus pada penanganan keluarga yang rentan atau sudah menjadi korban kekerasan. Pemerintah masih minim memberikan perhatian terhadap upaya penguatan keterampilan orang dan keterampilan hidup anak secara menyeluruh. Demikian dikatakanya saat Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Gedung PKK Kecamatan Simpang Empat, Senin 21/10.
Lebih lanjut ujar dia, menurut penelitian/kajian yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015, upaya perlindungan anak banyak dilakukan masyarakat mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak, baik dalam bentuk kesenian, dialog dan lain sebagainya, namun dalam prakteknya belum terpadu karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah.
Sementara itu, tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memprakarsai pebentukan PATBM yang merupakan inisiatif masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran memberikan perlindungan terhadap anak.
“PATBM berupa gerakan yang harus ada regulasi dan tata kelola pengorganisasiannya, khususnya di tingkat desa/kelurahan yang secara teknis di gerakan oleh orang-orang yang peduli, dan secara sukarela bersepakat menjadi kader/aktivis dan tim kerja PATBM,” jelas Narni.
Untuk Tanah Bumbu sendiri pada tahun 2018 sambungnya, sudah ada 3 PATBM yang terbentuk. Walapun belum berjalan dengan maksimal, yaitu Desa Pulau Satu di Kecamatan Kusan Hilir, Desa Barokah di Kecamatan Simpang Empat dan Kelurahan Gunung Tinggi di Kecamatan Batulicin.
Narni berharap, semua Kecamatan dan Desa agar dapat membentuk PATBM setelah kegiatan ini.
“Diharapkan PATBM tidak hanya ada 3 Desa saja, hal ini sebagai dukungan terhadap tercapainya Desa Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak dan akhirnya Kabupaten Tanah Bumbu yang layak anak,” tandasnya.
Hadir pada sosialisasi tersebut Abdussyahid Hamid dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan selaku narasumber. (han)
