BPK Ungkap Pengelola Parkir Duta Mall Menunggak Pajak Rp1,7 Miliar

BANJARMASIN, KP – Belum tuntas permasalahan pembangunan gedung parkir tanpa sebelumnya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Duta Mall. Kini permasalahan baru muncul di pusat perbelanjaan terbesar di Kalsel itu.

Dikhabarkan, PT Central Park selaku pengelola parkir Duta Mall menunggak setoran pajak sekitar Rp1,7 miliar. Setoran pajak parkir yang tidak dibayar itu terhitung dari Januari 2017 hingga September 2018.

Terungkapnya pajak terhutang yang mesti dibayarkan PT Central Park kepada Pemko Banjarmasin tersebut atas hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, tidak mengelak hasil temuan BPK tersebut. Menurut Kepala UPT Parkir Dishub Kota Banjarmasin, Hendra, pengelola parkir di Duta Mall merupakan satu di antara tujuh titik wajib pajak (WP) yang diungkap BPK.

Kepada sejumlah wartawan, Senin (16/12), Hendra mengungkapkan, PT Central Park selaku pengelola parkir Duta Mall, kurang membayar pajak parkir yang mestinya disetorkan kepada Pemko Banjarmasin.

Terkait kekurangan pembayaran pajak parkir ini, ungkapnya, Dishub tertanggal 15 Desember 2019 sudah melayangkan surat ke PT Central Park selaku pengelola parkir Duta Mall untuk secepatnya membayar kekurangan pajak parkir tersebut.

“Kekurangan yang mesti dibayar berdasarkan temuan BPK nilainya sekitar Rp1,7 miliar. Menyikapi ini Dishub Kota Banjarmasin sudah meminta untuk dibayar secepatnya,’’ ujarnya, seraya mengemukakan kekurangan pembayaran pajak ini berdasarkan perhitungan tahun 2018.

Dikemukakan Hendra, jika PT Central Park selaku pengelola parkit Duta Mall tidak melunasi kewajibannya, maka izin parkir di pusat perbelanjaan tersebut dicabut sementara.

Hendra mengakui, bahwa pihak Duta Mall dan pengelola parkir PT Central Park sudah mengantisipasi penutupan sementara parkir Duta Mall dengan melakukan rapat negosiasi internal untuk membuat komitmen tertulis pada hari ini Senin (16/12).

Hendra menyesalkan keputusan Duta Mall tersebut. Dia menilai kenapa Duta Mall dan pengelola parkir baru saja melakukan komitmen bersama dan berjanji untuk membayar tunggakan pajak parkir yang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Kalsel.

“Padahal jika cepat dilakukan, maka Dishub tak melayangkan surat ke pihak terkait dan menggratiskan bayaran untuk pengunjung Duta Mall.

Contohnya, seperti kasus parkiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin beberapa waktu lalu,’’ ujarnya, seraya menambahkan tenggang waktu yang diberikan tunggakan pajak kepada PT Central Park selaku penggelola parkir Duta Mall hanya sampai bulan depan.

Berita Lainnya
1 dari 1.746
Loading...

“ Jika mereka tak membayar kewajibannya, otomatis tak ada lagi negosiasi dan langsung izin pengelolaan parkir di Duta Mall dicabut,’’ tegasnya, seraya mengatakan tunggakan pajak ini bisa dibayar bertahap atau dicicil.

Lebih jauh ia mengakui, hasil temuan BPK itu memberikan dampak positif kepada kas daerah Kota Banjarmasin. Permasalahannya cuma di tahun 2018, sedangkan 2019 pajak parkir Duta Mall Banjarmasin aman.

“Terlebih lagi beberapa bulan lalu kita pasang Tapping Box di Duta Mall,’’ kata Hendra.

Terpisah, pihak manajemen Duta Mall Banjarmasin, melalui Bagian Operasional, Yenni menerangkan, kasus ini terungkap karena selisih paham. Antara temuan perhitungan BPK RI atas pajak parkir Duta Mall.

“Karenanya kita mengeluarkan surat komitmen bahwa untuk membayar pajak parkir yang kata BPK RI itu kurang,’’ kata Yenni.

Dewan Minta Usut Tuntas

Sementara Ketua komisi II DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi ketika diminta tanggapan terhadap kekurangan pembayaran pajak pakir ini menilai, penerimaan pajak maupun retribusi parkir dirasakan masih belum maksimal.

Menurutnya, Pemko Banjarmasin harusnya mengambil langkah strategis untuk menggenjot sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut secara profesional dan konfrehensif.

Faisal mengemukakan, komisi II sudah seringkali menyoroti potensi penerimaan pajak pakir di Duta Mall. Pasalnya, karena salah satu sumber PAD itu diyakini tidak sesuai dengan penerimaan sesungguhnya.

Dikemukakan, sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Perda, pajak parkir disetorkan kepada Pemko Banjarmasin ditetapkan sebesar 40 persen dari penerimaan bersih.

Hal senada juga dikemukakan, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaeni SE. Menurutnya, terhadap pengelola parkir yang sengaja atau tidak menyetorkan pajak pakir sesuai ketentuan berlaku, maka dapat dikategorikan melakukan tindakan penggelapan pajak, sehingga dapat dikenai sanksi pidana.

“Kami mengapresiasi Dishub yang telah melayangkan surat perintah pembayaran tunggakan pajak parkir guna menindaklanjuti atas temuan BPK ini. Namun kami minta juga agar kasus ini harus diusut hingga tuntas,’’ demikian Muhammad Isnaeni. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya