Penanganan Gepeng Harus Lebih Serius

Banjarmasin, KP – Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Taufik Husin meminta agar Pemko lebih serius dalam mengantisipasi melakukan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Khususnya gelandangan dan pengemis (Gepeng).

“Kota Banjarmasin harusnya tidak ada lagi anak yang menjadi gelandangan, apalagi sampai harus bekerja mencari nafkah seperti meminta-minta jadi pengemis,’’ ujar Taufik Husin kepada {{KP}} belum lama ini.

Ia menegaskan, seorang anak mestinya harus sekolah untuk masa depan mereka dengan bekal pendidikan, sebaliknya bukan saatnya bekerja mencari nafkah.

Menurutnya, apapun yang menjadi alasan dan bentuk pekerjaan anak di bawah umur sama sekali tidak dibenarkan dan sangat bertentangan sebagaimana diamanatkan dalam UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor : 13 tentang Tenaga Kerja.

“ Selain bertentangan dan melanggar Undang-Undang, Perda Kota Banjarmasin Nomor : 12 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,’’ ujar anggota dewan dari F-PDIP ini seraya menegaskan, bahwa memperkerjakan anak dapat dikategorikan perampasan hak seorang anak.

Taufik Husin mengakui, guna mencapai sasaran tersebut tentunya, selain dibutuhkan keseriusan dan tangung jawab pemerintah melalui instansi terkait juga dituntut dukunguan semua pihak khususnya para orang tua.

Berita Lainnya
1 dari 1.790
Loading...

Lebih jauh anggota dewan diantaranya membidangi pendidikan, kesehatan ini mengemukakan, guna menciptakan generasi berkualitas dan memiliki mental serta spiritual yang berlandaskan norma-norma kebaikan, maka seorang anak perlu mendapatkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Karena itu, lanjutnya, eksistensi anak ditengah masyarakat dengan berbagai permasalahannya menuntut perhatian serta tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, daerah, orang tua serta peningkatan dukungan seluruh masyarakat secara terpadu.

“Jelasnya pemerintah, masyarakat atau organisasi masyarakat, orang tua/wali tidak terkecuali keluarga terdekat wajib melindungi dan memberdayakan kemampuan anak dalam pencapaian hak-haknya untuk mencapai kesejahteraan dan menatap masa depan lebih baik,’’ katanya.

Menyinggung antisipasi dan penanganan gepeng, Taufik Husin berpendapat, selama ini dirasakan masih belum maksimal. “Meski dewan melalui komisi IV dalam kesempatan rapat kerja sudah beberapa kali mendesak SOPD terkait agar bertindak lebih serius dalam penanganan salah satu persalahan sosial tersebut,’’ ujar Taufik Husin.

Kembali ia menegaskan, penanganan masalah gepeng atau persoalan PKS lainnya bukan semata menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Tapi juga secara terkoordinasi memerlukan keterliban SOPD terkait lainnya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar dalam upaya melakukan menertibkan gepeng.

Menurutnya, hal lain yang saat ini juga menuntut perhatian Pemko Banjarmasin adalah menyiapkan rumah singgah bagi anak jalanan serta gepeng hasil operasi penertiban. Taufik Husin mengatakan, ketersediaan rumah singgah sebagai salah satu bentuk penanganan anak jalanan serta gepeng sebagai tempat pemusatan sementara yang berisifat non formal.

Di tempat itu, lanjutnya, perilaku dan kepribadian anak diberikan bimbingan agar mereka hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. “Jelasnya keberadaan rumah singgah sangat penting dalam kerangka menyiapkan dan mengembalikan anak jalanan agar mereka hidup secara normal dan tumbuh berkembang menjadi anak yang produktif,’’ demikian Taufik Husin. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya