Tanjung, KP – Berpindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) Kabupaten Tabalong kabupaten terdekat di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan saat ini sedang bersiap menjadi serambi Kalsel dan Kalteng dengan menyiapkan infrastruktur pendukung.
Hal itu, diungkapkan Bupati Tabalong Drs H Anang Syakhfiani M.Si, usai mengadakan kegiatan Kementerian Soasial RI dalam acara Lintas batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) pada Hari Kesetia Kawanan Nasional (HKSN) belum lama tadi bertempat di Halaman Pendopo Bersinar Pembataan Tanjung.
Untuk menyambut pindahnya IKN di Kaltim, Kabupaten Tabalong yang menjadi serambi Kalsel di wilayah utara telah bersiap dengan meningkatkan infrastruktur perkotaan, “Kita telah menyiapkan infrasturuktur perkotaan, karena itu yang menjadi kewenangan kita, grand desainnya kita ikut provinsi, karena saya telah sampaikan kepada bapak gubernur kami sedang mempersiapkan diri untuk menjadi serambi depan kalimantan selatan, setelah ibu kota pindah ke Kaltim nanti,” ujar Anang.
“Secara fisik kita telah menyiapkan pelayanan yang baik, seperti menyediakan Mal Pelayanan Publik yang insya Allah awal Januari 2020 akan kita launching, menjadikan tabalong smart city, kita juga sedang membangun pengembangan RSUD H Badaruddin regional dengan kavasitas 400 kamar,” sebut Anang.
Adapun yang lainya menurut orang nomor satu di Kabupaten Tabalong ini akan sesuaikan dengan kemampuan, tetapi yang penting sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, Tabalong telah melakukan persiapan, “tapi yang membuat saya heran ada program dari pusat Kabupaten Tabalong, tepatnya di daerah Saradang, telah ditetapkan sebagai kawasan industri dengan luas 300 hektar,” ujarnya
“Itu artinya pemerintah pusat sudah membuat suatu perencanaan sebagian egaitan industri itu ada di wilayah Kabupaten Tabalong Kalsel. Terkait potensi saat ini daerah saradang sudah ada pabrik semen PT Conch South Kalimantan Cement dan daerah tersebut merupakan lintasan propinsi, kalsel-kaltim,” terang Bupati Tabalong.
Puncak Peringatan LBKS dan Hari Kesetia Kawanan Nasional (HKSN) di Tabalong diselenggarakan teresebut ditandai dengan adanya lintas batas menggunakan motor trail melalui beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menjelaskan Kabupaten Tabalong adalah kabupaten yang memiliki masa depan yang cerah, “Kabupaten Tabalong serambi Kalsel dari Ibu Kota Negara, maka kegiatan yang merupakan kolaborasi atau singkronisasi antara kementerian dan pemerintah provinsi ini kita mulai di Kabupaten Tabalong, ini kegiatan yang akan menghasilkan kegiatan yang lebih dahsyat, agar masyarakat kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik,” jelas Birin.
Sebelumnya, Bupati Tabalong menyambut kedatangan rombongan Kementrian RI dengan anegadakan acara ramah tamah di Wisma Tanjung. Kedatangan rombongan dalam rangka peringatan HKSN dan LBKS di Kabupaten Tabalong terdiri dari Kementrian Sosial yang diwakili oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin beserta Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Bambang Mulyadi dan rombongan.
Di acara ramah tamah Bupati Tabalong mengatakan bahwa Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten paling ujung dari Kalimantan Selatan. Namun, dengan adanya pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur menjadikan kabupaten ini paling dekat dengan Ibukota.
“Pengentasan kemiskinan melalui program sosial menjadi salahsatu fokus program, dan Pemda Tabalong menganggarkan untuk kesejahteraan sosial sebanyak Rp41 miliar,” ujarnya.
“Kami juga mendukung program Rastra dengan menambah 10 kg dari seluruh KPM yang ada di Tabalong, dimana berasnya dibeli langsung dari petani Tabalong, ” sebut Anang.
Dalam acara ramah tamah itu Anang juga memberikan kenang-kenangan kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazarudin. ia sangat mengapresiasi terhadap inovasi yang dijalankan di Kabupaten Tabalong. “Bupati Tabalong sudah familar di Kementrian Sosial terlebih Anang Syakhfiani mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian sosial,” ujarnya.
“Kemensos sejalan dengan Pemda Tabalong bahwa Pembangunan bukan hanya untuk pembangunan ekonomi saja melainkan juga peningkatan Pembangunan Sosial,” demikian Dirjen Pemberdayaan Sosial RI ini. (ros/K-6)
