Dewan Soroti Kekosongan Pejabat SKPD

Banjarmasin, KP – Komisi I DPRD Kalsel soroti dan mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) segera mengisi lowongnya jabatan pimpinan di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov setempat.

“Kita minta agar Pemprov bisa segera mengisi kekosongan jabatan dengan pejabat definitif, bukan pelaksana tugas,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas kepada wartawan, Rabu (5/2).

Apalagi jabatan yang lowong ini cukup strategis, seperti Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Biro Hukum.

Suripno Sumas mengatakan, Pemprov Kalsel, dalam hal ini gubernur selaku kepala daerah mengajukan permohonan rekomendasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Agar kekosongan jabatan pimpinan SKPD bisa terisi pejabat definif, bukan pelaksana tugas,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini terkait dengan adanya ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dimana gubernur yang akan meneruskan kepemimpinannya di periode kedua, maka itu dibatasi melaksanakan pelantikan terakhir bagi SKPD yang melaksanakan tugasnya di satu provinsi, seperti di Provinsi Kalsel itu di akhir 8 Februari 2020.

“Aturan itu sudah menetapkan kewenangan gubernur incumbent pada tanggal 8 Pebruari 2020,” tambah Suripno Sumas.

Berita Lainnya

Ke MK “Bunuh Diri”

1 dari 1.030

Meski ada PKPU yang mengatur kewenangan kepala daerah incumbent, namun karena kekosongan jabatan pimpinan SKPD tersebut cukup strategis.

Maka perlu mengajukan permohonan meminta rekomendasi kepada MenPANB.

“Permohonan rekomendasi itu untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut,” jelas politisi senior ini.

Kendati ada peluang semacam itu, namun Suripno mengakui belum mengetahui pertimbangan Badan Kepagawaian Daerah (BKD), agar bisa mengisi kekosongan jabatan tersebut sebelum 8 Pebruari 2020.

“Walaupun ketentuan PKPU seperti itu tetapi masih ada peluang, apabila itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan untuk mendapat rekomendasi dari MenPANRB, agar kekosongan itu dapat diisi oleh Pemprov,” tambah Suripno Sumas.

Lebih lanjut diungkapkan, DPRD Kalsel menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kalsel, apabila kekosongan pejabat di eselon II ini sangat dibutuhkan untuk diisi, maka tidak salahnya segera mengajukan permohonan rekomendasi kepada MenPANRB agar ini diisi.

“DPRD selaku mitra kerja dan bagian dari pemerintah daerah hanya mengimbau kepada gubernur, tapi semua kebijakan itu adalah kebijakan gubernur,” ujarnya. (lyn/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya