Komisi II Minta Tindak Penunggak Retribusi dan Pajak

Banjarmasin, KP- Pemko Banjarmasin diminta untuk memberikan sanksi dan bertindak tegas terhadap penunggak retribusi dan pajak daerah. Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi menengaskan, sebagai salah satu upaya tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepada KP Senin (17/2/2020) Faisal Hariyadi menjelaskan, APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.731.285.301 143. Seluruh APBD itu bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 367 miliar atau meningkat dibanding PAD tahun 2019 lalu yang ditetapkan sebesar Rp 297 miliar.

Selain PAD ujarnya, sumber penerimaan lainnya yaitu dari dana perimbangan yang ditargetkan Rp 1.070.439.346.000, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp 293.626.928.553.

Dalam postur APBD ini lanjutnya, Belanja Daerah diproyeksikan Rp 2.066.777.302.763 atau mengalami defisit sekitar Rp 114 miliar. . Meliputi Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp 1.363.527.198.749, sedangkan Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp 702.250.104.014.

“Jika dihitung, maka proyeksi kebutuhan Belanja Langsung mencapai sekitar 65 persen dari total APBD tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.7 triliun lebih ,“ kata Faisal Hariyadi.

Berita Lainnya
1 dari 1.784
Loading...

Menurut Faisal Hariyadi , untuk mengatasi menurunnya pendapatan khususnya dari transper dana dari pemerintah pusat itu, maka Pendapatan Asli Daerah harus terus diupayakan dan ditingkatkan secara optimal sesuai peluang serta potensi yang dimiliki.

Seperti ungkapnya, dalam menyikapi tunggakan retribusi pasar dengan melakukan penyegelan terhadap kios dan toko yang menunggak pembayaran. “Sikap tegas itu ditempuh agar tunggakan pembayaran retribusi atau sewa kios dan toko tidak terus membengkak,“ ujarnya.

Ketua Komisi membidangi masalah keuangan dari F-PAN ini mengatakan, tunggakan retribusi sewan kios dan toko sempat membengkak hingga mencapai Rp 15 miliar. Tunggakan total sebesar itu sudah berlangsung selama kurun waktu dari tahun 2000.

Terakhir karena tunggakan ini mengalami mengalami penurunan cukup siginifikan karena Pemko Banjarmasin dengan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian beberapa waktu lalu melakukan penyegelan terhadap kios dan toko yang menunggak.

Faisal Hariyadi mengakui, belum ada sanksi dan tindakan tegas dari dinas terkait lainnya dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal dengan menggunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal.

“Kondisi ini tambah diperparah masih belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi, sehingga dinas terkait tidak ada upaya dan kesulitan melakukan penagihan,“ demikian kata Faisal Hariyadi. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya