Pemko Diingatkan Konsekwen Tegakkan Perda Bangunan Panggung

Banjarmasin, KP – Pemko Banjarmasin diminta agar konsekwen dalam melaksanakan dan menerapkan Peraturan Daerah (Perda). Salah satunya adalah Perda No : 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda No : 14 tahun 2009 tentang Bangunan Panggung.

“Itu jika ingin kedepannya sejumlah wilayah serta pemukiman kota ini tidak tambah terendam atau calap, apalagi sampai terjadi banjir saat musim hujan,’’ kata anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Sukhrowardi.

Ketika dihubungi KP, Selasa (4/2/2020), Sukhrowardi mengemukakan, dalam Perda No : 5 tahun 2013, meski saat ini tengah dalam proses pengajuan untuk dilakukan revisi, jelas diamanatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya harus tetap terjaga yaitu kawasan yang telah ditetapkan Pemko sebagai kawasan resapan air.

Menurutnya, kawasan resapan air sangatlah penting untuk dipertahankan karena selain berfungsi untuk mengantisipasi ancaman banjir saat musim hujan dengan kapasitas tinggi, resapan air juga sangat berguna untuk mengatasi kekeringan pada saat musim kemarau.

Ia menandaskan, banyaknya pengalihan fungsi lahan yang tidak terkendali merupakan ancaman besar terhadap kelestarian lingkungan, sehingga diharapkan Pemko Banjarmasin harus sungguh-sungguh dan konsekwen melaksanakan dan melakukan pengawasan pengembangan kota ini kedepan.

Dia mengingatkan, Perda No : 5 tahun 2013 yang diplot berlaku hingga tahun 2032 terkait ketentuan daerah resapan air itu harus tetap dipertahankan untuk menjadi kerangka acuan itu dalam upaya mengantisipasi pengembangan pembangunan kota ini kedepan.

Berita Lainnya
1 dari 1.802
Loading...

Dicontohkan dalam Perda RTRW, ujarnya, disebutkan salah satu kawasan resapan air adalah Jalan Zafri Zamzam atau tepatnya Pulau Insan serta kawasan resapan air di Kelurahan Mantuil.

“Termasuk tidak kalah pentingnya terkait di kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan (sungai),’’ ujar Sukhrowardi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Pada bagian lain ia mengemukakan, kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia hingga berdampak berkurangnya produksi air bersih sebenarnya disebabkan akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali dan tanpa mengedepankan kelestarian lingkungan.

Sebaliknya, ketika musim hujan tiba apalagi dengan intensitas tinggi yang mestinya membawa berkah justeru malah memicu kecemasan lantaran ancaman bahaya banjir tiba-tiba bisa saja datang.

“Semuanya ini terjadi selain semakin berkurangnya daerah resapan air, faktor lain adalah akibat terjadinya pendangkalan dasar sungai hingga kurang berfungsingnya saluran pembuangan air atau drainase,’’ tandasnya.

Ia menandaskan, langkah lain yang patut dipertegas adalah soal ketentuan pendirian bangunan. Menurutnya, sesuai Perda Nomor : 14 tahun 2009 seluruh pendirian bangunan di Kota Banjarmasin menyaratkan dengan sistem panggung.

Sukhrowardi mengemukakan, pendirian bangunan apakah dijadikan tempat tinggal atau rumah, rumah toko (ruko) atau pendirian bangunan lainnya dengan sistem panggung ini sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya