Satpol-PP Dituntut Profesional dalam Penegakkan Perda

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Tugiatno meminta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol -PP), agar terus meningkatkan profesionalnya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tuguas dan fungsinya dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

“ Ditengah pesatnya pembangunan dan berbagai permasalahan kota saat ini menuntut setiap aparat harus professional dalam melaksanakan tugasnya, termasuk Satpol-PP untuk menegakkan setiap Perda,’’ kata Tugiatno.

Kepada KP Jumat pekan lalu, unsur pimpinan dewan dari PDIP ini mengemukakan, tuntutan itu menusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014.

Menurutnya, dalam PP Nomor : 16 tahun 2018 disebutkan tugas dan fungsi Satpol PP pertama memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Kedua menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, ketiga melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berita Lainnya
1 dari 1.786
Loading...

Terakhir, kata Tugiatno, melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

“Dengan tugas dan fungsinya tersebut, maka Satpol PP harus memiliki kemampuan sebagai Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik yang telah digariskan,’’ tandasnya.

Lebih jauh Tugiatno menjelaskan, terkait dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda), sedangkan tingkat provinsi kepada gubernur melalui Sekda Provinsi.

Pada bagian lain menyinggung penegakan Perda maupun Perkada, Tugiatno juga mengingatkan, selain profesional juga dituntut konsisten dan harus mampu menjaga citra dengan tidak melakukan tindakan arogan atau dengan cara-cara dengan menggunakan kekerasan dalam menenggakkan setiap pelanggaran Perda.

“Terutama dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang. Jelasnya, sisi kemanusian juga harus dikedepankan, selain penegakan Perda,’’ kata Tugiatno. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya