Banjarmasin Mendesak Tersedianya Panti Jompo

Banjarmasin, KP – Anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Taufik Husin menilai, sudah saatnya Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Kalimantan Selatan (Kalsel) tersedianya fasilitas Panti Jompo.

“Masalahnya karena dalam amanat Undang-Undang menyatakan, setiap warga negara yang telah berusia lanjut (lansia) berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan,“ katanya, kepada KP Senin (15/6/2020).

Ia mengatakan, pembangunan dibidang kesejahteraan sosial saat ini masih jauh dari harapan. Salah satunya terkait program dalam memenuhi hak – hak yang harus didapatkan oleh para orang tua lanjut usia (lansia).

“Banyak hak-hak lansia yang masih terabaikan. Padahal Undang-Undang Nomor : 13 tahun 1988 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia diamanatkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana dituangkan oleh Pemko dalam Perda Nomor : 20 tahun 2014 tentang Kesejahteraan dan Perlidungan Lansia berkewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada lansia,“ katanya.

Menurutnya, dalam Undang- Undang ini dinyatakan, setiap warga negera yang telah berusia lanjut, cacat fisik, dan ataupun memiliki cacat mental berhak memperoleh perawatan. Kewajiban ini, kemudian dipertegas lagi dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Hal senada juga dikemukakan Yunan Chandra. Menurut Yunan yang juga anggota komisi IV DPRD Banjarmasin ini menilai, proses implementasi perlindungan sosial lanjut usia oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum berjalan efektif.

Meskipun katanya melanjutkan, beberapa tahapan dalam perlindungan sosial lansia telah dilaksanakan, namun belum mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh lanjut, khususnya terhadap lansia lusia terlantar dan tidak mempunyai keluarga.

Berita Lainnya
1 dari 1.384
Loading...

Ditegaskannya, dalam perlindugan sosial lansia tidak hanya mencakup pada pemenuhan kebutuhan dasar saja, tapi juga harus berorientasi pada tujuan dari kebijakan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

“Selain didukung fasilitas, sarana dan prarasana yang memadai serta adanya koordinas yang terjalin dengan baik antara pihak-pihak terkait,” ujar Yunan Chandra.

Lebih jauh anggota dewan dari Partai Nasdem ini mengatakan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perda, Pemko Banjarmasin perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat program pembinaan dan perlidungan terhadap lansia. Termasuk memperkuat dukungan keluarga dan masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana pemberdayaan bagi bagia lansia.

“Masalahnya karena bagiamanapun baik pemerintah, keluarga dan seleuruh masyarakat harus tergugah untuk berupaya memberikan perlindungan dan meringankan beban lansia di usia senja mereka,” katanya.

Ditegaskannya, sesuatu hal tidak terbatahkan lansia telah menghantarkan dan membesarkan kita hidup di dunia ini. “Namun sayangnya tidak sedikit dalam menjalani sisa hidup ini diantara mereka menghadapi kenyataan pahit hidup dalam kesendirian karena tidak yang ada mengurus mereka ,“ ujarnya.

Pada sisi lain berpendapat, para lansia yang dititipkan di panti pada dasarnya memiliki sisi positif dan negatif. Sosialisasi lingkungan sesama lansia dapat mengubur kesepian. Meski jauh di lubuk hati mereka akan lebih nyaman jika berada di tengah-tengah lingkungan keluarga sendiri.

Sebelumnya, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina pernah menyampaikannya keinginannya membangun Panti Jompo untuk warga yang sudah berusia lanjut. Keinginan itu didasari karena sebagai kota ini sampai sekarang belum memiliki tempat khusus untuk warga yang berusia lanjut. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya