Bupati Balangan Sampaikan Ranperda LPP APBD TA 2019 Jadi Perda

Paringin, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan peraturan daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD TA  2019 diruang rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (29/06/2020).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan dengan didampingi Wakil Ketua I H Abdul Hadi dan Wakil Ketua Ii H ufi Wandi dengan dihadiri Bupati Balangan H Ansharuddin, Forkopimda dan sejumlah Kepala SKPD dilingkup Pemkab setempat.

“Berdasarkan daftar hadir 19 dari 25 anggota DPRD Balangan, maka sidang dapat dilaksanakan,” kata Ahsani Fauzan selaku pimpinan sidang paripurna.

Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan menyampaikan, berdasarkan Undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Pemda) pasal 320 ayat 1 Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran (TA) berkahir.

“Kita berikan aparesiasi kepada Pemkab Balangan dan jajaran yang mana telah awal menyampaikan sebagai mana amanat Undang–undang meskipun ditengah pademi covid – 19 yang sedang melanda negara kita, kepala daerah sangat fokus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Berita Lainnya

Pemkab Balangan Berikan Bantuan Petani

1 dari 272
Loading...

Bupati Balangan, H Ansharuddin mengatakan, berdasarkan amanat undang undang yang mengamanatkan kepada kepala daerah wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan APBD  kepada DPRD.

“Kita (Pemkab) wajib menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri LKPD yang telah diperiksa (Audited) BPK RI paling lambat 6 (Enam) bulan setelah TA berakhir, yang selanjutnya dibahas bersama untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (Tujuh) bulan setelah TA berakhir,” kata Ansharuddin dihadapan sidang paripurna.

Ansharuddin menambahkan, seperti diketahui penyampaian Raperda PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD baru dapat  dilaksanakan setelah diterimanya hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tersebut.

“Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan tersebut kita kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ini merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut turut kita (kabupaten Balangan) mendapatkan WTP,” jelasnya.

Bupati juga merincikan secara garis besar realisasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai hasil audit BPK-RI.

Pendapatan Terealisasi Sebesar Rp 1.514.248.723.967,07 atau Sebesar 114,09 persen dari anggaran setelah perubahan. Belanja terealisasi Sebesar Rp 1.147.495.280.383,53 atau Sebesar 90,10 persen dari anggaran. Anggaran belanja yang dianggarkan Surplus Sebesar Rp 53.702.269.907, realisasinya justru Surplus Sebesar Rp 366.753.443.583,54. Kemudian pada Pos pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp 209.104.647.700,00 atau 97,99 persen dari anggaran. Pada bagian Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Terealisasi Sebesar Rp 159.688.666.792, atau 100,002 persen dari anggaran.

“Sehingga pengeluaran pembiayaan Kita Pada tahun ini adalah Rp 0 (Nol), sesuai dengan anggaran. Kemudian untuk pembiayaan Netto adalah sama dengan penerimaan pembiayaan, Yaitu Sebesar Rp 159.688.666.792,21,” pungkasnya. (jun/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya