DAD Mura Minta Para Pihak Patuhi Putusan Sanksi Adat

182

Puruk Cahu, KP – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya (Mura) minta para pihak mematuhi keputusan sanksi adat yang telah diputuskan DAD bersama Hakim Adat Dayak Kedemangan Sungai Babuat.

Sekretaris DAD Kabupaten Mura Herianson D Silam ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa sanksi adat telah diberikan kepada para pihak yang bersengkat adat.

“Para pihak telah menerima keputusan ini, jadi semuanya sudah clear. Atas kejadian ini jadi pelajaran berharga bagi semua investor di Kabupaten Murung Raya,” jelasnya, Senin (29/6/2020).

Sanksi adat dijatuhkan kepada pihak atas meluapnya Tailing Dam Permata PT. IMK ke Sungai Maan wilayah Desa Batu Mirau, Kecamatan Sungai Babuat.

Berita Lainnya

Kampus UPR Terapkan Pembelajaran Daring

Polda Kalteng Beri Penghargaan Tokoh Adat

Loading...

Keputusan Kedamangan Sungai Babuat bersama Dewan Adat Dayak Murung Raya Nomor : 39.A/KEP.DKA-SBB/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 tentang Pemberian Kompensasi Denda Adat Nuno Talian akibat Meluapnya Tailing DAM Permata PT. IMK ke Sungai Maan wilayah Desa Batu Mirau Kecamatan Sungai Babuat.

Selain itu, putusan keduanya berupa besaran pemberian kompensasi Denda Adat sebagaimana keputusan Kedemangan Sungai Babuat bersama Dewan Adat Dayak Kabupaten Mura sebagaimana Diktum Pertama, merupakan penegasan Keputusan Damang Sungai Babuat Nomor : 39/KEP.DKA-SBB/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan hasil verifikasi pada pelanggaran sesuai Hukum Adat Dayak 1894 dan Hukum Adat Siang Murung 1967 dan ketentuan adat lainnya.

Dalam keputusan adat itu, memutuskan sangsi adat berupa denda adat kepada pihak perusahaan investor sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Mura Nomor 16 Tahun 2008 pasal 28 ayat 1 dan 2 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalteng terhadap masyarakat korban terdampak meluapnya tailing Dam PT. IMK.

Dalam pasal 28 ayat (1) segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan mantir/Let perdamaian adat tingkat kecamatan, adalah sifat final dan mengikat para pihak (inkrah)

Sementara pada ayat (2), para pihak yang tidak mengindahkan keputusan pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat. (zay/K-10)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya