Dituding Abaikan Kemanusiaan, Bupati Naik Pitam Ancam Putus Kerjasama BPJS

Marabahan, KP- Tak digubris oleh BPJS, karena regulasi dan aturan kaku yang ada pada BPJS Kesehatan, bupati Batola naik pitam dan langsung memberikan statemen putus kerjasama dengan BPJS.

Kronologi naik pitamnya bupati perempuan pertama di Kalsel ini disebabkan sulitnya berurusan dengan BPJS selaku penjamin kesehatan.

Ketika itu, seorang bayi berusia 3 tahun bernama Aliqa Azahra divonis mengalami kelainan jantung bocor bawaan, bersama orang tua menemui bupati Batola. Warga desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana ini langsung ditemui bupati.

Tapi sayang, permintaan bupati agar secepatnya bisa terlayani oleh BPJS Kesehatan tidak digubris dengan alasan aturan dan regulasi.

Memang Aliqa Azahra (3 tahun) belum terdaftar menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan, tapi pemerintah daerah bersedia menjamin untuk mendaftarkan melalui BPJS Mandiri, namun karena aturan dan regulasi, pengaktifan kartu harus menunggu 14 hari.

“Karena regulasi dan aturan yang kaku semua ditutup, tidak ada lagi rasa kemanusiaan di BPJS, sudah tiga kali berurusan BPJS seperti ini, jadi buat apalagi kerjasama,” tegas Noormiliyani.

Apapun demi kebaikan masyarakat Batola, kata Noormiliyani akan dihadapi, ini adalah keputusan masyarakat kabupaten Batola.

“Saya yakin masyarakat Kabupaten Batola ada di belakang saya dan kami semua, karena ini menyangkut sisi kemanusiaan,” paparnya.

Berita Lainnya

Perkumpulan Seni Dibantu Sembako

Kwarcab Pramuka Review Program Prioritas

1 dari 165
Loading...

Keputusan ini, juga didukung oleh Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. “Karena buat kami untuk apa ada BPJS apabila tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifudin.

Dia sudah mendengar kronologi dan alasan dari Bupati Barito Kuala, Noormiliyani, terkait pemutusan kerja sama saat monitoring ke daerah tersebut.


Birokrasi di BPJS, kata dia, dianggap terlalu berbelit-belit. Sulitnya mengurus pengobatan Aliqa Azzahra, bayi berusia 3 bulan asal Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, yang mengalami jantung bocor.

Menurutnya, kasus serupa bukan kali pertama terjadi. Sulitnya birokrasi dalam pengajuan aplikasi penerima bantuan iuran (PBI) untuk keluarga menengah ke bawah di daerah tersebut sudah yang ketiga kalinya terjadi.

“BPJS Kesehatan seharusnys bisa lebih bijak dalam menerapkan regulasi untuk pengajuan kepesertaan maupun dalam melayani klaim yang diajukan oleh masyarakat,” terangnya.

Sementara orang tua bayi, Nurhidayani mengetahui ada kelainan jantung bawaan pada buah hatinya sejak Aliqa Azahra berusia dua minggu. Untuk pengobatan selama ini menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.

Karena keterbatasan biaya pengobatan akhirnya Aliqa Azahra hanya di lakukan perawatan di rumah. ” Selama ini hanya di rawat di rumah karena keterbatasan biaya pengobatan,” ungkapnya.

Menanggapi penghentian kerjasama, Kepala BPJS cabang Banjarmasin Tutus Novita Dewi mengatakan sudah melakukan diskusi dengan sekda Batola untuk mencarikan solusi terkait pasien tersebut.

Data peserta akan langsung dientry, namun untuk pemberangkatan pengobatan akan didiskusikan dengan pemerintah daerah.

BPJS sendiri, saambung Tutus akan tetap mengikuti ketentuan regulasi dari pusat yakni kementerian sosial. ” Tapi kalau solusi nanti kita akan diskusikan dengan pemerintah daerah, pemutusan kerjasama juga akan dibahas lebih lanjut,” pungkasnya. (ag/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya