Golkar Ancam Recall Kader Maju Partai Lain

Banjarmasin, KP – Partai Golkar mengancam akan me-“recall” kader partai yang maju pada pemilihan kepala daerah dengan menggunakan partai politik lain, di luar partai Golkar.


Hal ini terkait dengan surat hasil pelaksanaan tahapan seleksi bakal calon kepala daerah dari DPD Partai Golkar yang dikirim ke DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu, bahkan sempat beredar di media sosial (medsos).


Partai Golkar Kalsel telah menetapkan sejumlah nama pasangan yang akan diusung di Pilkada tanggal 9 Desember mendatang, termasuk di Pilwali Banjarmasin. Nama Haris Makkie akan berduet dengan Yuni Abdi Nur Sulaiman putra mendiang tokoh Golkar Kalsel, H Sulaiman HB.


“Apabila partai sudah menetapkan orang yang direkomendasikan yang menjadi calon, tapi ada kader apalagi pengurus partai yang tetap mencalonkan diri ini dipastikan akan di recall (penarikan),” kata Ketua Tim Penjaringan DPD Golkar Kalsel, H Puar Junaidi, kemarin.


Puar Junaidi yang didampingi Ketua Harian H Supian HK menegaskan, meskipun untuk maju di Pilkada, baik sebagai kepala daerah maupun wakil merupakan hak setiap warga negara.

Berita Lainnya
1 dari 130
Loading...


“Tapi dalam Partai Golkar ada aturan dan tidak segan melakukan recall,” tegas Puar Junaidi, didampingi Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel3.


Ditambahkan, jika partai sudah ada mengusulkan nama pasangan calon ke DPP, tidak boleh lagi ada kader partai yang maju. Sebab sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPD Golkar ada sanksinya.


Padahal sudah menjadi rahasia umum, selain Yuni, ada nama Hj Ananda dari Partai Golkar yang juga ingin maju sebagai wakil di Pilwali Banjarmasin.


Puar Junaidi mencontohkan yang terjadi di pusat. Fadel Muhammad yang di recall hanya lantaran mendukung istrinya yang dicalonkan oleh partai lain untuk maju di Pilgub Gorontalo.


Ia yakin semua kader Golkar sudah mengetahui konsekuensi itu. Tanpa diperingati pun seluruh kader sudah memahami, sebab yang dilaksanakan dalam organisasi mengacu pada AD/ART, itu pula yang dilaksanakan DPD Golkar Kalsel.

“Artinya, suka atau tidak suka, acuan kita sebagai dasar hukumnya adalah AD/ART,” tegasnya. (lyn/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya