Kalsel Raih WTP Ketujuh Kali

Banjarmasin, KP – Pemprov Kalsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pemeriksaan keuangan pada tahun 2019 lalu, dan merupakan WTP untuk ketujuh kalinya.


“Hasil pemeriksaan BPR RI dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Pemprov Kalsel telah sesuai dan telah diungkapkan secara memadai, sehingga bisa diberikan opini WTP,” kata Anggota VI BPK RI, Profesor Harry Azhar Azis pada rapat paripurna istimewa yang digelar secara virtual, Kamis (18/6/2020), di Banjarmasin.


Harry Azhar Aziz mengatakan, pihaknya telah memeriksa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2019 dalam situasi saat ini, yang hasilnya diserahkan kepada Ketua DPRD dan Gubernur Kalsel.


“Pemberian opini laporan keuangan harus memenuhi beberapoa kriteria sesuai UU Nomor 15 tahun 2004, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhanan terhadap peraturan perundangan-undangan dan sistem pengendalian internal,” tambahnya.

Berita Lainnya
1 dari 119
Loading...


Selain itu, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material serta pelaksana program dan kegiatan pelaporan keuangan tahun 2019 telah cukup oleh sistem pengendalian internal yang efektif.


Pencapaian opini WTP untuk ketujuh kalinya ini berkat sinergi yang baik antara pimpinan dan jajaran pemerintah provinsi Kalsel serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK yang tidak hentinya memberikan arahan kepada Pemprov Kalsel.


Kendati demikian, BPK RI masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Kalsel, yaitu masih terdapat penata usahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib, serta masih kekurangan volume atau pelaksanaan pekerjaan fisik yang belum dipulihkan.


“Ini menunjukkan bahwa meskipun opini sudah efektif tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada Pemprov Kalsel,” tambahnya.


Selain itu, setelah rekomendasi diberikan BPK RI agar segera ditindaklanjuti Gubernur Kalsel beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan.


Sementara itu, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan akan menindaklanjuti catatan atau rekomendasi yang disampaikan BPK, agar pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, tertib, transparan dan akuntabel.


“Karena pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk rakyat,” tambah Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin Noor. (lyn/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya